Sempat Dikecam, PM Muhyiddin Dapat Dukungan dari Partai Berkuasa di Tengah Seruan untuk Mundur

TRIBUNNEWS.COM - Partai berkuasa di Malaysia menyatakan dukungannya kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Dukungan ini sedikit memberi kelegaan pada Muhyiddin yang diminta mundur dari kursi Perdana Menteri setelah Raja Malaysia menolak rencananya memberlakukan keadaan darurat.

Dikutip dari Al Jazeera, Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) awal bulan ini mengatakan akan menarik dukungannya kepada PM Muhyiddin. 

Namun pada Senin (26/10/2020) lalu, pihaknya menyatakan akan mendukung perdana menteri.

Sehingga pemerintah bisa fokus dalam upaya menanggulangi gelombang baru Covid-19 di Negeri Jiran.

Muhyiddin memiliki dukungan mayoritas yang tipis di parlemen.

Baca juga: Muhyiddin Makin dalam Tekanan, Raja Malaysia Tolak Umumkan Keadaan Darurat

Baca juga: 503 WNI dari Malaysia Dipulangkan ke Indonesia Lewat Medan dan Surabaya

Dia juga berada di bawah tekanan koalisi yang menuntut posisi lebih kuat.

Ditambah pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim menyatakan bahwa dia punya dukungan yang cukup dari parlemen untuk menggulingkan posisi Muhyiddin beberapa waktu lalu.

Masyarakat Malaysia juga kesal dengan penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19.

Lonjakan kasus yang terjadi di Sabah, menyebabkan sejumlah wilayah di-lockdown lagi (CMCO).

Senin (26/10/2020) lalu, Malaysia mencatat 1.240 kasus baru.

Kemudian CMCO untuk Kuala Lumpur, Selangor, dan Putrajaya diperpanjang hingga dua minggu lagi.

Pemerintahan Muhyiddin mengajukan pemberlakuan keadaan darurat di Malaysia untuk mengendalikan pandemi.

Namun keinginan itu ditolak Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

Dalam penolakannya, Raja meminta politisi mengakhiri politik yang bisa mengganggu kestabilan pemerintah yang menurutnya sudah menangani pandemi dengan baik.

Baca juga: Raja Malaysia Beri Pesan kepada Rakyat Terutama Politisi di Tengah Konflik Politik Anwar-Muhyiddin

Baca juga: Anwar Ibrahim Dilaporkan ke Polisi karena Tak Beberkan Nama Siapa Saja yang Berada di Pihaknya

Tetapi para pemimpin partai lain dalam koalisi Muhyiddin dan oposisi mengkritik langkah perdana menteri dan meminta dia untuk mundur setelah tawaran itu gagal.

"Syukurlah, Yang Mulia Raja tidak terpengaruh oleh permainan politik yang dapat menyeret negara ke wilayah yang lebih kritis," kata Datuk Ahmad Puad Zarkashi, seorang pemimpin senior di Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) di Facebook sebelumnya.

"Kesejahteraan masyarakat lebih penting. Seharusnya Muhyiddin mundur," kata Ahmad Puad dikutip dari Malay Mail. 

Anggota parlemen oposisi Wong Chen mengatakan proposal 'jahat' Muhyiddin ditolak secara sah oleh Raja.

Menurutnya perdana menteri yang mengusulkan keadaan darurat di Malaysia harus mengundurkan diri atau dipecat.

Keadaan darurat di Malaysia terakhir kali diberlakukan 50 tahun silam, saat terjadi kerusuhan ras di Kuala Lumpur yang memakan banyak korban.

Pernyataan UMNO

Dalam pernyataan terbarunya, UMNO mengatakan tidak akan bekerja dengan oposisi yakni Anwar.

Selain itu juga menolak permintaan mantan PM Malaysia Najib Razak yang dinyatakan bersalah atas korupsi 1MDB.

Dalam pertemuan Senin lalu dari koalisi Barisan Nasional yang didominasi anggota UMNO, Najib meminta anggota parlemen dalam aliansi untuk mendukung Anwar.

Adapun dukungan Najib untuk Anwar merupakan hal yang baru.

Karena sebelumnya, partai Anwar adalah bagian dari Pakatan Harapan yang mengalahkan Najib dan Barisan Nasional pada Mei 2018 di tengah skandal 1MDB.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)