Konflik Politik di Malaysia
Anwar Ibrahim Klaim Punya Dukungan Parlemen untuk Bentuk Pemerintahan, Ini Kata Pakar Hukum
Pakar hukum mempertimbangkan klaim Anwar Ibrahim yang dapat mengambil alih pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Pakar hukum mempertimbangkan klaim Anwar Ibrahim yang dapat mengambil alih pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.
Pakar hukum menyebut, konflik politik di Malaysia dapat berakhir dengan keputusan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
Namun, Malay Mail melaporkan, Selasa kemarin (22/9/2020), Istana Negara mengonfirmasi Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dirawat di National Heart Institute (IJN) pada Senin (21/9/2020.
Akhir-akhir ini, sang Raja merasa tidak enak badan.
Baca: Anwar Ibrahim Klaim Raih Dukungan Parlemen Jadi Perdana Menteri Malaysia, Gantikan Muhyiddin Yassin
Baca: Berusaha Digulingkan Oposisi yang Dipimpin Anwar Ibrahim, Muhyiddin: Saya Masih Perdana Menteri Anda
Wakil Ketua Komite Hukum Konstitusi Malaysia, Andrew Khoo mengatakan, Anwar harus menunggu sampai Raja dapat memberinya audiensi.
"Agong tidak dalam situasi seperti itu sehingga deputi Yang di-Pertuan Agong harus mengambil alih," katanya kepada Malay Mail saat dihubungi.
Khoo menanggapi reaksi publik setelah pengumuman Anwar kemarin yang menunjukkan, dia memerintahkan dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan baru.
Namun, Khoo mengatakan penundaan (audiensi) bisa memengaruhi upaya Anwar meninjau kembali Pakatan Harapan (PH) sebagai pemerintah.
“Sementara itu, penundaan apapun memberi Muhyiddin waktu untuk mencoba dan membujuk mereka yang mungkin sekarang telah menjanjikan dukungan mereka kepada Anwar, untuk kembali mendukung Muhyiddin,” kata Khoo.
“Dia (Anwar) harus berharap dukungannya tidak hilang saat dia menunggu," tegasnya.
Baca: Anwar Ibrahim Klaim Telah Gulingkan Pemerintahan PM Malaysia Muhyiddin Yassin
Baca: Mahathir Mohamad Tunggu Realisasi Klaim Anwar Ibrahim Soal Dukungan Parlemen
Apa Kata Pengacara Sivahnanthan Ragava?
Lebih jauh, menanggapi pengumuman tersebut, pengacara Sivahnanthan Ragava mengatakan, jika Anwar memiliki angka tersebut, ada dua hal yang bisa terjadi.
Pertama, perdana menteri dapat meminta Agong untuk membubarkan Parlemen dengan dua pilihan: menyetujui pembubaran atau menolak dan menunjuk anggota parlemen.
“Tapi itu tergantung pada apakah perdana menteri saat ini ingin bekerja sama dan apakah dia ingin membubarkan pemerintahannya," ungkap Sivahnanthan Ragava.
Agar adil, Sivahnanthan mengatakan, warga Malaysia harus diberikan pemilihan ulang.
“Jadi yang terbaik adalah mengadakan pemilihan ulang dan membiarkan rakyat memilih siapa yang mereka inginkan sebagai pemerintah."
"Tapi dengan permainan politik ini, akankah negara mendapatkan pemerintahan yang stabil? "katanya.
Baca: Babak Baru Politik Malaysia: Akankah Anwar Ibrahim Jadi Perdana Menteri yang Baru
Istana Tegaskan Raja Malaysia Tunda Pertemuan dengan Anwar Ibrahim
Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menunda pertemuannya dengan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim pada Selasa (22/9/2020) karena harus menjalani perawatan di Institut Jantung Nasional (IJN).
"Pada saat itu, Sultan Abdullah masih menjalani perawatan di bawah pengawasan para ahli medis di IJN," kata Komisaris Rumah Tangga Kerajaan Istana Negara, Ahmad Fadil Shamsuddin dalam sebuah pernyataan seperti dilansir The Star, Kamis (24/9/2020).
Baca: Tanggapi Klaim Anwar Ibrahim, Muhyiddin: Saya Masih Perdana Menteri Malaysia yang Sah
Baca: Anwar Ibrahim Klaim Telah Gulingkan Pemerintahan PM Malaysia Muhyiddin Yassin
Dia mengatakan Raja berterima kasih kepada rakyat Malaysia, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Daim Zainuddin, menteri Kabinet dan setiap individu termasuk Anwar, yang telah berdoa untuk pemulihannya.
"Sultan Abdullah juga mengambil kesempatan ini untuk mengimbau rakyat untuk tetap tenang dan menjaga kesehatan mereka dan mematuhi protokol kesehatan karena negara ini masih menghadapi ancaman pandemi Covid-19," tambahnya.
Dia menerangkan, Raja juga meminta semua pihak harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan negara.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
