Fadli Zon Khawatirkan Rencana Aneksasi Israel Picu Perang Terbuka
Menurutnya, dampak mengerikan dari rencana aneksasi yaitu meletusnya perang terbuka Palestina-Israel secara masif dan stabilitas kawasan
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu konflik Palestina-Israel kembali memanas, setelah kesepakatan koalisi Benyamin Netanyahu dan Jenderal Benny Gantz terbentuk, Israel berencana aneksasi sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mewanti-wanti sejumlah dampak akibat rencana teranyar aneksasi Israel atas Tepi Barat itu.
Menurutnya, dampak mengerikan dari rencana aneksasi yaitu meletusnya perang terbuka Palestina-Israel secara masif dan stabilitas kawasan maupun global terancam, terlebih saat dunia menghadapi pandemi.
"Akar masalahnya karena Israel tidak mau tunduk terhadap norma dan hukum internasional manapun, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 yang menyerukan Israel menarik diri dari wilayah-wilayah yang diduduki dalam Perang enam hari tahun 1967,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (11/6/2020).
Baca: KTT Tingkat Menlu OKI Digelar 10 Juni, Bahas Soal Rencana Israel Aneksasi Wilayah Palestina
Fadli yang juga sebagai anggota Komisi I DPR mendesak PBB, OKI, dan masyarakat internasional lainnya segera mengambil langkah yang diperlukan.
"Saya juga meminta Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa OKI yang diselenggarakan secara daring baru-baru ini benar-benar menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mencegah aneksasi Israel itu. Boikot Israel dan mengisolasinya dari pergaulan internasional bisa menjadi pilihan,” tegas dia.
Langkah aneksasi ilegal tersebut, kata Fadli, lantaran Israel meyakini tidak akan ada sanksi apapun atas langkahnya itu, termasuk dari Dewan Keamanan PBB.
“Kita perlu dorong pihak Palestina menempuh langkah yang membuat Israel jera. Saya mendukung ancaman Otoritas Palestina yang akan menarik diri dari kesepakatan Oslo dan mendeklarasikan kemerdekaan Palestina secara sepihak,” papar Fadli.
Pada sisi lain, mantan Wakil Ketua DPR itu memuji inisiatif pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh, yang secara khusus mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.
Hamas meminta Presiden Jokowi mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah aneksasi Tepi Barat oleh Israel.
"Presiden Jokowi harus merespon permintaan khusus tersebut. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia secara moralitas selayaknya terdepan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina,” papar Fadli.
Fadli pun menyarankan pemerintah untuk melihat Palestina sebagai satu kesatuan, karena selama ini terkesan dekat dengan Otoritas Palestina dan mengesampingkan elemen-elemen pejuang Palestina lainnya seperti Hamas.
"Indonesia harus jadi unsur perekat, terlebih secara faktual Jalur Gaza adalah satu-satunya wilayah Palestina yang sepenuhnya terbebas dari pendudukan Israel,” kata Fadli.
