'Genosida' Muslim Rohingya di Myanmar: Aun San Suu Kyi menyanggah tuduhan di Mahkamah Internasional

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menyanggah tuduhan bahwa negaranya melakukan genosida di Mahkamah Internasipnal (ICJ).

Peraih hadiah Nobel Perdamaian ini menjawab tuduhan mengenai "kekejaman yang dilakukan oleh Myanmar" terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Dalam pidato pembukaan sidang, ia mengatakan bahwa kasus terhadap Myanmar ini "tidak lengkap dan keliru".

• Myanmar tolak klaim PBB 'pembasmian etnis'
• Kampung-kampung warga Rohingya dihancurkan untuk membangun fasilitas pemerintah Myanmar
• Tentara Myanmar yang terlibat pembantaian 'dibebaskan awal'
• Aktivis Buddha di Myanmar bela warga Muslim yang dilarang tarawih

Katanya, masalah yang ada di negara bagian Rakhine, tempat tinggal minoritas Rohingya, sudah terjadi sejak berabad-abad lalu.

Ribuan Rohingya dibunuh dan lebih dari 700.000 kabur ke negara tetangga Bangladesh ketika tentara Myanmar melakukan serangan di tahun 2017, kata PBB dan sejumlah organisasi HAM.

Myanmar berkeras tindakan itu adalah upaya menangani ancaman kelompok ekstrem di negara bagian Rakhine.

Suu Kyi membela posisi itu, seraya menyebut kekerasan yang terjadi sebagai "konflik bersenjata internal yang dipicu oleh serangan terhadap pos polisi".

Menanggapi tuduhan militer Myanmar mungkin menggunakan kekuatan berlebihan, Suu Kyi menanggapi, jika memang para tentara melakukan kejahatan perang, "mereka akan dihukum".

Suu Kyi merupakan pemimpin de facto Myanmar sejak April 2016, sebelum genosida yang dituduhkan ini terjadi.

Ia tidak memiliki kendali terhadap tentara tetapi ia dituduh oleh penyelidik PBB "terlibat" karena bersetuju terhadap tindakan militer.

Suu Kyi mengatakan, Myanmar berkomitmen untuk melakukan repatriasi terhadap orang-orang yang terusir dari Rakhine, serta meminta agar pengadilan tak melakukan tindakan yang memperburuk konflik.

Mengapa Myanmar diadili sekarang?

ICJ merupakan pengadilan tertinggi di PBB dan kasus-kasus di sana harus diajukan oleh negara.

Kasus ini diajukan oleh Gambia, sebuah negara berpenduduk mayoritas Muslim di Afrika Barat, atas nama puluhan negara-negara Muslim lainnya.