Mahathir Ingin Media Malaysia Bebas dari Pengaruh Partai Politik

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad mengimbau partai-partai politik untuk mengurangi hak kepemilikan dan kendalinya terhadap media Malaysia demi menjamin kebebesan pers.

Dilansir dari Nikkei Asian, Selasa (11/9/2018), kebayakan media utama Malaysia, baik cetak, tv, radio maupun online dikendalikan oleh parpol oposisi, termasuk Organisasi Nasional Melayu Bersatu, partai mantan PM Malaysia Najib Razak yang sempat berkuasa hingga Mei lalu.

Langkah ini dapat menimbulkan perubahan besar terkait sudut pandang yang diambil media-media besar soal isu-isu politik di Negeri Jiran itu.

Ketika Mahathir memimpin negara antara tahun 1981 dan 2003 sebagai mantan kepala UMNO, media pro-pemerintah kerap mempromosikan kebijakan pemerintah dan menjelekan kubu lawan.

Menjelang pemilu Mei lalu, Mahathir yang menjadi pemimpin koalisi oposisi Pakatan Harapan, menjadi sasaran serangan di media.

Ia pun berjanji untuk mengembalikan kebebasan pers di Malaysia serta meninjau semua undang-undang dan peraturan yang mengatur industri media.

"Ini adalah salah satu cara untuk mencegah media digunakan oleh kalangan tertentu untuk kepentingan pribad," kata Mahathir.

Surat kabar harian Malaysia berbahasa Melayu, Utusan Malaysia, baru-baru ini dinyatakan bangkrut setelah gagal membayar pinjaman.

Dikendalikan oleh UMNO pro-Melayu, koran itu sebelumnya mengandalkan bantuan pemerintah untuk kelanjutan medianya.

Jika putusan batas-batas kepemilikan diterapkan, beberapa perusahaan media lainnya diperkirakan akan terpengaruh.

Salah satunya adalah New Straits Times, harian berbahasa Inggris tertua di Malaysia. Didirikan selama era kolonial Inggris, media ini pernah dianggap sebagai surat kabar berkualitas yang merupakan bacaan penting bagi para profesional.

Saat New Straits Times dikendalikan oleh Media Prima, sirkulasi hariannya turun menjadi 36.000 pada akhir 2017 dari 100.000 pada lima tahun lalu.

Selain UMNO, Perhimpunan Tionghoa-Malaysia, partai yang pernah berkuasa dalam koalisi pimpinan Najib, memiliki The Star, yang saat ini menjadi harian berbahasa Inggris terbesar dengan sirkulasi 202.000 pada akhir 2017.

Proposal untuk mengekang pengaruh partai politik terhadap media muncul setelah pemerintah mencabut Undang-Undang Berita Anti-Palsu, undang-undang kontroversial yang disahkan oleh pemerintah Najib beberapa minggu sebelum pemilihan.

Meskipun langkah yang diusulkan ingin membatasi pengaruh politik, pakar industri media masih ingin pemerintah berbuat lebih banyak untuk kebebasan pers.

"Membatasi kepemilikan saham partai politik dari media mainstream hingga 10 persen tidak akan secara signifikan mengubah budaya media," kata Eric Loo, peniliti senior di Universitas Wollongong di Australia.