Khamenei Desak Lembaga Peradilan Tindak Mereka yang Bahayakan Ekonomi Iran

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah memperingatkan mereka yang mengganggu keamanan ekonomi.

Ia mengancam melalui tindakan hukum dalam menanggapi protes ekonomi yang dimulai pada Senin lalu atas jatuhnya rial.

Dilansir dari laman Al Jazeera, Kamis (28/6/2018), dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan dalam situs resminya, Khamenei mengatakan kepada petugas pengadilan bahwa sementara ini atmosfer untuk pekerjaan dan kehidupan masyarakat harus aman.

Pengadilan harus menghadapi dan menindak tegas mereka yang mengganggu keamanan ekonomi.

Pada Senin lalu, ribuan pedagang di Grand Bazaar di ibukota Iran mengadakan aksi pemogokan atas jatuhnya rial di pasar valuta asing.

Penurunan nilai rial dikhawatirkan akan menghasilkan peningkatan harga barang-barang impor dan mendorong naiknya tingkat inflasi.

Mata uang Iran telah jatuh hampir 50 persen dalam enam bulan terakhir, dengan dollar Amerika Serikat (AS) sekarang yang diperdagangkan di kisaran 78.500 di pasar gelap.

Presiden Hassan Rouhani mempertahankan catatan ekonominya dalam sebuah pidato yang disiarkan langsung di televisi setempat.

Ia mengatakan, pendapatan pemerintah tidak menyusut dan ia menyalahkan kesengsaraan mata uang Iran itu pada propaganda media asing.

"Bahkan dalam kasus terburuk, saya berjanji bahwa kebutuhan dasar Iran akan disediakan, kami memiliki cukup gula, gandum dan minyak goreng, kami juga memiliki cukup mata uang asing untuk disuntikkan ke pasar," kata Rouhani dalam pidatonya.

Sekitar 1.300 produk impor akan diambil dari gudang penyimpanan, karena pemerintah ingin menerapkan rencana baru untuk mengendalikan kenaikan harga dan mempersiapkan ekonomi dalam menghadapi gelombang baru sanksi AS.

"Keputusan pemerintah untuk melarang impor beberapa barang dari negara itu dengan tujuan melindungi barang-barang Iran adalah peluang yang sangat besar bagi produsen domestik," jelas Rouhani, seperti yang dikutip media pemerintah.

Pemerintahan Presiden Rouhani telah mendapat tekanan yang cukup besar dengan 1817 perwakilan dari parlemen Iran atau lebih dari separuh dari jumlah total anggota parlemen, mengeluarkan surat yang meminta agar presiden mengubah tim ekonomi dalam pemerintahannya.

Ayatollah Sadeq Larijani, Kepala Kehakiman Iran memperingatkan apa yang ia sebut sebagai 'penyabotase ekonomi', yang bisa terancam hukuman mati atau penjara setidaknya 20 tahun.