Pembangunan Perdamaian di Afghanistan Harus Ditopang dengan Pembangunan Ekonomi

TRIBUNNEWS.COM, KABUL - Presiden Joko Widodo dan Presiden Afghanistan Ashraf Ghan sepakat bahwa upaya pembangunan perdamaian di Afghanistan juga harus ditopang dengan pembangunan ekonomi negara itu.

Kesepakatan ini tercapai saat dilakukan pertemuan bilateral yang berlangsung sekira satu jam di Istana Presiden Agr, Senin 29 Januari 2018.

Kedua hal itu harus berjalan secara beriringan.

"Tanpa perdamaian tidak akan ada kesejahteraan. Tanpa kesejahteraan, perdamaian tidak akan lestari. Oleh karena itu, pada saat kita bekerja sama membangun perdamaian, maka kerja sama ekonomi harus ditingkatkan secara paralel," kata Presiden Jokowi seperti rilis yang disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Presiden Jokowi menyinggung nilai perdagangan kedua negara yang masih relatif rendah. Padahal, ia percaya bahwa potensi kerja sama perdagangan kedua negara sangat besar.

Baca: Besok Supermoon Melintasi Indonesia, Waspadai Air Pasang, Potensi Longsor dan Banjir

Untuk itu, ia akan menindaklanjuti hal tersebut dengan menugaskan jajaran terkait.

"Saya telah meminta para menteri saya untuk mendorong business-to-business contact," tuturnya.

Sebelumnya, sekira seratus pengusaha Afghanistan hadir dalam Trade Expo Indonesia pada tahun lalu.

Kedatangan mereka membukukan nilai transaksi lebih dari 1,1 juta dolar AS.

Presiden Jokowi kemudian berjanji untuk mengirimkan delegasi bisnis potensial ke Afghanistan pada triwulan pertama tahun ini.

"Saya yakin interaksi yang lebih intensif antara pebisnis kedua negara dapat membuka berbagai peluang kerja sama," ujar Jokowi.

Selain itu, dukungan Indonesia pada upaya perdamaian di Afghanistan turut ditunjukkan dengan kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Baca: Pengakuan Saksi: Kuitansi Uang Honor Rp 22,5 Juta untuk Diah Hangus Dibakar

Indonesia, menurut Jokowi, akan terus meningkatkan program pengembangan kapasitas bagi masyarakat Afghanistan seperti pemberdayaan perempuan, pengembangan UKM, kesehatan, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan.