Dubes RI untuk Korsel Sampaikan Surat Kepercayaan Kepada Presiden Moon
Dubes RI juga menyampaikan undangan dari Presiden Jokowi kepada Presiden Moon yang baru terpilih dalam Pemilu bulan Mei yang lalu

Saat ini tengah dibangun 3 unit kapal selam untuk TNI AL yang disertai dengan proses transfer teknologi kepada PT PAL.
Indonesia juga pemesan pertama produk jet trainer T50 dan saat ini tengah dilakukan program pengembangan bersama pesawat tempur KFX/IFX.
Di bidang ekonomi, kerjasama kedua negara terus menunjukkan prospek yang menggembirakan. Investasi Korea Selatan ke Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-4 dengan total realisasi investasi pada tahun 2016 sebesar USD 1.065,8 juta.
Di bidang perdagangan, Korea Selatan bagi Indonesia merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-6, dan negara asal impor terbesar ke-5.
Di sektor pariwisata, wisatawan asal Korea Selatan menempati urutan ke-6 negara asal wisman yang berlibur ke Indonesia tahun 2016 berjumlah 350 ribu, sementara wisatawan asal Indonesia yang berlibur ke Korea juga terus meningkat mencapai hampir 300 ribu orang.
Sementara itu, Korea merupakan salah satu tujuan mahasiswa Indonesia yang ingin kuliah ke luar negeri.
Saat ini jumlah mahasiswa Indonesia di berbagai universitas di Korea mencapai 1200 orang dengan tren yang terus meningkat pada tahun-tahun yang akan datang.
Yang juga tidak kalah menariknya, negeri ginseng adalah "rumah" bagi TKI. Sebanyak 35an ribu pekerja Indonesia mendulang devisa di berbagai industri dengan perlakuan yang sama dengan pegawai setempat.
Rata-rata penghasilan sebulan mereka antara Rp 20 -Rp 30 juta.
Dubes Umar Hadi merupakan diplomat karier senior. Dia dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Dubes RI untuk Republik Korea pada tanggal 13 Maret 2017 lalu.
Sebelum menjadi Dubes RI di Seoul, Umar Hadi menjabat sebagai Konsul Jenderal RI di Los Angeles (2014-2017), Direktur Eropa Barat (2012-2014), Wakil Dubes RI di Den Haag (2009-2012), dan Direktur Diplomasi Publik (2005-2009).
Dubes Umar Hadi juga pernah bertugas di Perutusan Tetap RI untuk PBB di Jenewa. (*)