Keluar dari UE atau Tidak: Serba-serbi Soal Inggris dan 'Brexit'

TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Referendum pada Kamis (23/6/2016) ini menjadi penentu apakah Inggris akan memutuskan untuk 'Brexit' atau tidak.

Brexit (British exit) adalah keputusan yang diambil oleh Inggris untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa (UE).

Sejak 1973, Inggris telah resmi bergabung dengan UE, yang awalnya bernama Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC).

EEC merupakan organisasi yang bertujuan untuk memperkenalkan integrasi ekonomi dan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya.

Setelah menjadi Uni Eropa, organisasi itu mulai berintegrasi di aspek-aspek lain, seperti perdagangan, HAM, hingga kebijakan luar negeri.

Namun, ternyata tidak semua warga Inggris setuju atas bergabungnya negara itu dengan organisasi tersebut.

Pada 1974, referendum EEC digelar untuk memilih apakah Inggris akan terus bergabung dengan EEC atau tidak, yang didukung oleh partai oposisi.

Referendum tersebut berujung pada berlanjutnya keanggotaan Inggris di EEC, hingga organisasi itu berubah nama menjadi Uni Eropa.

Sampai pada 2015, Partai Konservatif yang menang di pemilu 2015 mengangkat kembali pembahasan referendum di Keparlemenan Inggris.

Meski dirinya mendukung secara terbuka agar Inggris tetap menjadi anggota UE, PM Inggris David Cameron menyetujui pengajuan referendum UE 2016.

Cameron juga membebaskan siapapun, termasuk para menteri dalam kabinetnya, untuk menyuarakan dukungannya, baik untuk Brexit atau tidak.

Lalu, muncul dua kubu di tengah warga Inggris, yaitu yang mendukung keanggotaan UE (pro UE) dan yang mendukung untuk keluar dari UE (Brexit).

Sebagian warga Inggris yang ingin negara keluar dari UE berargumen bahwa UE mengancam kedaulatan, regulasi, dan imigrasi di Inggris.

Sedangkan, yang mendukung keanggotaan UE berargumen UE menjamin kedamaian, perekonomian, dan kesatuan Inggris dengan Eropa.

Sejauh ini, yang secara vokal menjadi pro UE adalah PM Inggris David Cameron dan pemimpin-pemimpin dari nyaris semua partai politik Inggris.