PBB: Pasukan Pemerintah Sudan Dibayar Boleh Perkosa Perempuan

TRIBUNNEWS.COM, JUBA - Sebagai bayaran atas loyalitasnya, pasukan pro-pemerintah Sudan Selatan diperbolehkan memerkosa perempuan.

Hal itu dilaporkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang tengah menyorot parahnya tingkat kekerasan seksual di Sudan Selatan.

PBB memperoleh informasi dari sumber yang kredibel, yang menyebutkan bahwa pasukan pemerintah selama ini 'digaji' kepuasan seksual.

Mereka diizinkan memerkosa perempuan sebagai pengganti upah dan hal yang sama juga boleh dilakukan ketika dalam misi perang.

Tak hanya tentara, kelompok militan yang mau bekerja sama dengan pemerintah juga mendapat hak yang sama.

Selain kekerasan seksual, PBB pun mendapati bahwa tindak kekerasan menyasar anak kecil dan kaum difabel di daerah tersebut.

Banyak anak kecil dan orang difabel yang tewas akibat dikubur hidup-hidup, dicekik, ditembak, digantung di pohon, dan dimutilasi, menurut laporan Komisi HAM PBB.

Atas semua laporan itu, juru bicara Presiden Sudan Selatan Ateny Wek Ateny menyangkalnya dan mengatakan itu hanya bentuk konspirasi untuk menentang pemerintah.

“Kami justru memberitahu kelompok-kelompok yang mendukung pemerintah agar berupaya mengurangi korban sipil,” ucap Ateny.

Laporan tersebut diperoleh dari misi penelitian di Sudan Selatan dari Oktober 2015 hingga Januari 2016.

Sejak Desember 2013, banyak tindak kejahatan terjadi di Sudan Selatan, akibat perebutan kekuasaan antara Presiden Salva Kiir dan rival politiknya Riek Machar. (Al Jazeera/Sydney Morning Herald)