Sejumlah Pihak Desak PM Jepang Pertimbangkan UU Kemiliteran

TRIBUNNEWS.COM, NAGASAKI - Memperingati 70 tahun dijatuhkannya bom atom di Nagasaki, Jepang, sejumlah pihak kembali mendesak pemerintah agar meniadakan penggunaan senjata nuklir dan mempertimbangkan kembali keputusan untuk 'kembali berperang'.

Mewakili warga, wali kota Nagasaki, Tomihisa Taue, mengatakan bahwa UU yang diajukan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk memfungsikan kembali kemiliteran Jepang menimbulkan keresahan.

"Saya mendesak pemerintah Jepang untuk mendengar suara-suara yang resah dan khawatir ini," kata Taue, di hadapan hadirin upacara peringatan bom Nagasaki.

Shinzo, yang menghadiri pula acara yang digelar Minggu (9/8/2015) di Nagasaki Peace Park itu, kemudian memberikan pidato singkatnya.

"Sebagai satu-satunya negara yang menjadi korban bom atom saat perang, saya memperbarui keseriusan kita untuk memimpin dunia dalam mengupayakan peniadaan penggunaan senjata nuklir," tandasnya.

Merespon serupa dengan Taue, Sekjen PBB Ban Ki-moon pun mengungkapkan dirinya turut serta dalam menyuarakan kesedihan yang dihasilkan bom Hiroshima dan Nagasaki.

"Jangan sampai ada lagi bom di Nagasaki dan Hiroshima," ucapnya, dilansir Mashable.

Menurut seorang warga, UU yang akan mengatur kembali kemiliteran Jepang untuk bisa melakukan perlawanan terhadap serangan dari luar hanya akan membawa Jepang kembali ke zaman Perang Dunia dulu.

"UU keamanan yang diajukan pemerintah akan menyia-nyiakan upaya pergerakan yang telah lama dilakukan untuk menghilangkan penggunaan nuklir, serta menyurutkan harapan korban selamat bom atom," kata Sumiteru Taniguchi (89).

Tak hanya pada peringatan Nagasaki ini, Shinzo juga mendapat kritik saat peringatan bom Hiroshima pada Kamis (6/8/2015) lalu. (Mashable/Irish Independent)