Menko PMK Minta Semua Kementerian Bersinergi Memperkuat Layanan Haji 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang pelaksanaan ibadah haji 1446 H/2025 M, pemerintah memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan ibadah haji berjalan maslahat, selamat, khusyuk, dan sehat bagi seluruh jemaah.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji, secara daring. 

Baca juga: Pesan Menag saat Lepas Keberangkatan Jemaah Haji Kloter 1: Perbaiki Niat, Jaga Kesucian Perjalanan

"Ini kerja bersama. Bagaimana pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan tepat. Jadi kita butuh sinergi dari semua pihak," ujar Pratikno.

Berdasarkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H/2025 M yang ditetapkan Kementerian Agama, jemaah haji Indonesia mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. 

Keberangkatan gelombang pertama dijadwalkan pada 2 Mei 2025 menuju Madinah, dan gelombang kedua akan diberangkatkan mulai 17 Mei 2025 menuju Jeddah. 

Tahun ini, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jemaah.

Pratikno menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar kementerian atau lembaga dalam setiap aspek layanan. 

Dari aspek maslahat, ini mencakup pembiayaan dan pengelolaan dana haji. 

Dari aspek keselamatan, mencakup kelayakan pesawat udara, layanan embarkasi-debarkasi, jalur cepat (fast track), serta perlindungan WNI.

Baca juga: Kemenag Imbau Jemaah Haji Tak Bawa Obat dan Rokok Berlebihan

Dari aspek kekhusyukan, mencakup pembinaan jemaah dan petugas haji, layanan akomodasi dan transportasi yang nyaman menuju tempat ibadah, serta bimbingan syariah manasik haji. 

Adapun aspek kesehatan mencakup layanan vaksinasi, fasilitas dan layanan kesehatan, dan kesiapan konsumsi.

"Kita sinergikan semuanya, bagaimana manajemennya agar pelaksanaan haji tetap berjalan baik, jemaah menjadi haji mabrur, jemaah puas, serta ramah lansia dan disabilitas," tambah Pratikno.

Beberapa hal yang dibahas dalam rapat meliputi penyelesaian visa jemaah, kesiapan layanan fast track di Bandara Soekarno Hatta, Adi Sumarmo, dan Juanda Surabaya, serta pengecekan kelayakan pesawat (ramp check). 

Turut dibahas terkait pengelolaan daging DAM kiranya bisa disembelih di tanah air, dan pelaksanaan vaksinasi calon jemaah.

Untuk pelayanan di Arab Saudi, pemerintah fokus pada pemenuhan kuota petugas haji sebesar 2 persen (4.420 orang), penyelesaian masalah penerbangan yang belum sesuai rute, penyiapan skema tanazul di Mina, serta mitigasi kepadatan layanan Masyair di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.