Menag RI Bertemu Menteri Haji Saudi, Bahas Penambahan Kuota Petugas Haji 2025 hingga Skema Tanazul

TRIBUNNEWS.COM, JEDDAH - Tiga hal penting dibicarakan Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dalam pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Tawfiq F Al Rabiah saat kunjungan ke Arab Saudi. 

Pertemuan dua menteri ini berlangsung di Jeddah, Minggu (12/1/2024).

Ketiga hal tersebut semuanya terkait upaya meningkatkan layanan bagi jemaah haji Indonesia. 

Salah satunya soal penambahan kuota petugas haji.

Baca juga: Indonesia Berangkatkan 221 Ribu Jemaah Haji 2025, Keberangkatan dan Kepulangan Terbagi di 2 Bandara

"Pembicaraan kita itu tadi ada tiga komponen, dan itu semua dalam rangka meningkatkan layanan jemaah haji Indonesia," kata Menag Nasaruddin Umar usai memimpin rapat di Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Rabu (15/1/2025).

Tambahan Kuota Petugas Haji

Hal yang pertama dibahas, Menag meminta tambahan petugas haji. 

Nasaruddin mengatakan, jemaah Indonesia menunggu sangat lama untuk bisa beribadah haji.

Karenanya, banyak di antara mereka yang sudah lanjut usia (lansia). 

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada Ditjen PHU, jemaah lansia dengan usia 65 tahun ke atas yang berhak melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 (sesuai urutan no porsi), jumlahnya lebih dari 42 ribu.

Selain itu, ada sekitar 10 ribu kuota prioritas yang juga dialokasikan bagi jemaah lansia pada musim haji tahun ini. 

Sebagian dari jemaah lansia, ada juga yang punya keterbatasan. 

Baca juga: Musim Haji 2025 Indonesia Berangkatkan 221.000 Jemaah, Kedatangan Melalui Bandara Jeddah & Madinah

Untuk keberhasilan mereka dalam berhaji, harus ada pendamping. 

Sementara kuota petugas haji Indonesia saat ini hanya 2.210. 

"Kalau kita hanya punya jumlah petugas seperti sekarang, satu pesawat rencananya hanya didampingi tiga petugas kloter (kelompok terbang). Bagaimana mungkin 400 orang atau 300 lebih, hanya dibimbing oleh tiga orang," ujar Menag.

"Belum lagi tadi pembagian gendernya laki-laki dan perempuan. Kan ga mungkin laki-laki melayani perempuan. Jadi harus ada. Ini poinnya yang laki-laki dan perempuan harus kita hitung kembali," sambungnya.