Sarifah Suraidah: Pemerintah Perlu Gelar Operasi Pasar Masif untuk Stabilkan Harga Beras

TRIBUNNEWS.COM —  Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah Harum mendorong Pemerintah untuk segera menggelar operasi pasar secara masif. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk menekan lonjakan harga beras dan memastikan ketersediaan bahan pangan pokok tersebut dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, menyusul banyak temuan kasus beras oplosan di sejumlah daerah.

Dari apa yang ia cermati, saat ini di tengah masyarakat yang dilanda keresahan atas maraknya praktik pengoplosan beras yang merugikan konsumen. Dalam situasi tersebut, Pemerintah diharapkan bisa gerak cepat melakukan antisipasi agar tidak sampai terjadi gejolak harga komoditas beras dipasaran. 

“Jangan sampai masyarakat kita semakin resah. Setelah ada kasus beras oplosan, jangan sampai muncul gejolak kelangkaan stok beras di pasaran yang bisa mengakibatkan lonjakan harga beras. Ini sangat mengkuatirkan publik. Pemerintah perlu segera mengambil langkah cepat,” paparnya di sela Agenda Reses Masa Sidang IV DPR RI di Samarinda (7/8/2025).

Baca juga: Golkar Usul Jika Pilkada Dilakukan Lewat DPRD Masyarakat Tetap Dilibatkan

Srikandi Politik Partai Golkar dari Dapil Kalimantan Timur ini mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya peningkatan produksi beras nasional melalui perbaikan irigasi, penyediaan pupuk dan benih unggul, serta optimalisasi distribusi hasil panen. Sarifah menilai bahwa intervensi pasar juga perlu dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. 

“Langkah antisipatif dari pengambil kebijakan sektor pangan nasional sangat penting di tengah tingginya dinamika pasokan dan permintaan beras. Kita harus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras agar masyarakat bisa tetap tenang, tidak ada gejolak,” ujar Sarifah Suraidah yang juga akrab dipanggil Bunda Harum ini. 

Baca juga: Sarifah Suraidah : Kasus 212 Merek Beras Oplosan Jadi Momentum Reformasi Distribusi Pangan Nasional

Ia turut mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa potensi produksi beras pada Juli hingga September 2025 diperkirakan mencapai 9,08 juta ton, meningkat 0,91 juta ton atau tumbuh 11,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, stok beras nasional per Juli 2025 mencapai 4,2 juta ton, yang merupakan cadangan strategis yang dapat segera dimanfaatkan untuk stabilisasi harga.

“Sebagai bentuk intervensi, Komisi VI DPR RI mendorong Perum Bulog untuk segera mengguyur pasar dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP),” tegasnya.

Di saat yang sama, Sarifah juga mengingatkan bahwa pelaksanaan distribusi harus disertai dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan, termasuk praktik pengoplosan yang merugikan masyarakat kecil. Dalam kapasitasnya sebagai legislator yang membidangi BUMN, Perdagangan dan Koperasi, ia juga menyoroti pentingnya percepatan distribusi beras hingga ke pelosok negeri, termasuk kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Maka itu, diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan berbagai mitra strategis BUMN pangan dan logistik, seperti PT Pos Indonesia, PT Pupuk Indonesia, ID Food, dan PT Perkebunan Nusantara III, serta dukungan penuh dari kementerian dan lembaga terkait.

“Kebijakan operasi pasar bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi hak rakyat atas pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau,” tegas Sarifah Suraidah Harum yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur ini.

Ia menambahkan, kesuksesan pelaksanaan kebijakan operasi pasar beras akan menjadi bagian penting dari sinergi kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan langkah yang tepat dan kolaboratif, Sarifah meyakini bahwa kondisi ketahanan pangan Indonesia akan tetap terjaga dengan baik.(*)

Baca juga: Suarakan Aspirasi Petani, Sarifah Suraidah Dorong Percepatan Swasembada Pangan di Kalimantan Timur