Di Hadapan Kader HMI, LaNyalla Sebut Parpol Sumbang Kompleksitas Persoalan Bangsa

"Di dalam maklumat tersebut terdapat kata “restriksi” yang diberi garis bawah. Artinya dengan penekanan dan pembatasan khusus bahwa partai-partai politik tersebut wajib memperkuat perjuangan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat," tutur LaNyalla.

Hal yang dimaksud dengan perjuangan kemerdekaan adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang lalu diikuti dengan komitmen untuk melaksanakan lima sila di dalam Pancasila.

"Artinya, partai politik memiliki kewajiban moral sekaligus kewajiban konstitusi untuk melaksanakan Maklumat tersebut. Sehingga dalam menjalankan roda organisasi partai, mereka harus memahami spirit dari Maklumat tersebut, termasuk di dalamnya kewajiban untuk menjaga keamanan rakyat," terang LaNyalla.

Hadir dalam acara yang mengambil tema “Revitalisasi Peran Strategis HMI untuk Indonesia Adil, Makmur dan Beradab” itu anggota DPD RI Sulawesi Selatan Tamsil Linrung (Ketua PB HMI 1988-1990), Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Koordinator Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) Abdullah Hehamahua, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Peneliti senior BRIN Siti Zuhro, Ketua Umum PB HMI periode 2020-2022 Affandi Ismail, Pengurus, Kader-Kader dan alumni HMI, Ketua OKP dan Kelompok Cipayung.(*)