Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Fokus Terhadap Program Vaksinasi Covid-19

Perluasan akses vaksinasi ini merupakan hasil kerja kolaborasi para anggota koalisi yang terdiri dari Filantropi Indonesia, OHANA, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), serta Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Untuk AMAN, organisasi ini melakukan vaksinasi dengan menyasar kalangan masyarakat adat.

Sedangkan OHANA dan HWDI menggencarkan vaksinasi bagi penyandang disabilitas.

Lalu KPA membantu vaksinasi di kalangan petani dan nelayan, kemudian Filantropi Indonesia membantu vaksinasi di kalangan pemulung, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan kelompok rentan lainnya.

Menurut Hamid, pemerintah perlu mempermudah serta memfasilitasi penyediaan vaksin untuk kegiatan vaksinasi yang dilakukan koalisi dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

Dalam proses menggaungkan upaya vaksinasi, koalisi ini pun menghadapi hambatan terkait inisiatif vaksinasi yang mereka lakukan.

Bahkan kegiatan vaksinasinya turut terhambat karena tidak tersedianya vaksin Covid-19.

"Ini ironis, kami diminta membantu pemerintah untuk percepatan vaksinasi, tapi pemerintah tidak menyediakan vaksinnya," kata Hamid.

Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan menyampaikan pernyataan sikapnya.

Berikut 5 poin yang disampaikan koalisi ini kepada pemerintah, meliputi:

1. Menghentikan kebijakan yang cepat berubah-ubah terkait penanganan pandemi Covid-19 agar tidak membingungkan masyarakat dan memancing hoaks.

2. Menggencarkan vaksinasi, terutama bagi mereka yang kesulitan akses vaksin seperti warga di pedalaman, masyarakat adat, dan kelompok rentan.

Khususnya menggunakan vaksin dari Johnson and Johnson yang hanya sekali suntik, sehingga memudahkan proses vaksinasi bagi mereka.

3. Menggandeng kelompok masyarakat sipil untuk menggencarkan vaksinasi, terutama bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan lainnya.

4. Membantu menyiapkan vaksin bagi kegiatan vaksinasi yang dilakukan Koalisi dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

5. Menggenjot vaksinasi hingga mencapai target minimal untuk mencapai kekebalan komunitas.

Perlu diketahui, untuk mencapai kekebalan komunal atau komunitas (herd immunity), setidaknya 70 persen dari total populasi harus mendapatkan vaksinasi, dan angka ini setara dengan 145,7 juta jiwa.