Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Fokus Terhadap Program Vaksinasi Covid-19

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan meminta pemerintah untuk fokus pada pelaksanaan program vaksinasi yang merata dan menghentikan 'sikap mudah berubah' dalam mengambil kebijakan terkait penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.

Pernyataan ini disampaikan terkait sejumlah kebijakan pemerintah yang berubah dalam 2 pekan terakhir.

Satu di antaranya mengenai persyaratan aturan perjalanan yang mewajibkan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) dan swab antigen.

Koalisi ini mengusulkan kepada pemerintah untuk lebih menggencarkan program vaksinasi dibanding terus mengubah kebijakan dalam upaya penanganan pandemi.

Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia, Hamid Abidin mengatakan bahwa upaya menggiatkan vaksinasi saat ini jauh lebih penting daripada mengubah kebijakan.

"Menggencarkan vaksinasi lebih penting dari pada menerbitkan kebijakan yang berganti-ganti," kata Hamid, dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Minggu (7/11/2021).

Baca juga: Kemenkes Minta Pemda Cermat Kelola Stok Vaksin Covid-19 Agar Tak Ada Lagi Vaksin Kedaluwarsa

Seruan ini muncul saat masih banyak warga yang kesulitan mengakses vaksin, beberapa di antaranya merupakan kelompok masyarakat adat, penyandang disabilitas, serta mereka yang bermukim di wilayah yang jauh dari fasilitas layanan kesehatan (fasyankes).

Hal yang sama disampaikan pendiri Organisasi Harapan Nusantara (OHANA), Buyung Ridwan Tanjung yang menegaskan bahwa kelompok rentan seperti penyandang disabilitas juga tidak mudah mendapatkan vaksin.

Hal itu karena mereka kurang memperoleh informasi yang benar dan sulit mencapai lokasi vaksinasi.

Saat dihadapkan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang beberapa kali mengalami perubahan, kata dia, mereka akan semakin kebingungan.

Baca juga: Panglima TNI Apresiasi, Tokoh Agama Manggarai Barat NTT Gencar Sosialisasikan Vaksinasi Covid-19

Untuk bisa mengajak penyandang disabilitas agar mau divaksinasi, tentu memerlukan sosialisasi yang lebih intens dan lama, selain penyediaan layanan tambahan pula.

"Untuk itu, penting bagi pemerintah lebih fokus menggencarkan vaksinasi sampai target 70 persen," kata Buyung.

Sejauh ini, koalisi tersebut telah membantu program vaksinasi di 33 kabupaten yang tersebar di 10 provinsi, meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat (Kapuas Hulu), Riau, dan Sumatera Selatan (Semanggus Lama).

Hingga saat ini, vaksinasi yang digelar koalisi tersebut telah menjangkau lebih dari 100 ribu penerima manfaat yang berasal dari masyarakat adat, penyandang disabilitas, petani dan nelayan, serta kelompok rentan lainnya.

Baca juga: Isu Bisnis PCR Dinilai Sengaja Dibuat untuk Hambat Penanganan Pandemi Covid-19 

Perluasan akses vaksinasi ini merupakan hasil kerja kolaborasi para anggota koalisi yang terdiri dari Filantropi Indonesia, OHANA, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), serta Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Untuk AMAN, organisasi ini melakukan vaksinasi dengan menyasar kalangan masyarakat adat.

Sedangkan OHANA dan HWDI menggencarkan vaksinasi bagi penyandang disabilitas.

Lalu KPA membantu vaksinasi di kalangan petani dan nelayan, kemudian Filantropi Indonesia membantu vaksinasi di kalangan pemulung, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan kelompok rentan lainnya.

Menurut Hamid, pemerintah perlu mempermudah serta memfasilitasi penyediaan vaksin untuk kegiatan vaksinasi yang dilakukan koalisi dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

Dalam proses menggaungkan upaya vaksinasi, koalisi ini pun menghadapi hambatan terkait inisiatif vaksinasi yang mereka lakukan.

Bahkan kegiatan vaksinasinya turut terhambat karena tidak tersedianya vaksin Covid-19.

"Ini ironis, kami diminta membantu pemerintah untuk percepatan vaksinasi, tapi pemerintah tidak menyediakan vaksinnya," kata Hamid.

Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan menyampaikan pernyataan sikapnya.

Berikut 5 poin yang disampaikan koalisi ini kepada pemerintah, meliputi:

1. Menghentikan kebijakan yang cepat berubah-ubah terkait penanganan pandemi Covid-19 agar tidak membingungkan masyarakat dan memancing hoaks.

2. Menggencarkan vaksinasi, terutama bagi mereka yang kesulitan akses vaksin seperti warga di pedalaman, masyarakat adat, dan kelompok rentan.

Khususnya menggunakan vaksin dari Johnson and Johnson yang hanya sekali suntik, sehingga memudahkan proses vaksinasi bagi mereka.

3. Menggandeng kelompok masyarakat sipil untuk menggencarkan vaksinasi, terutama bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan lainnya.

4. Membantu menyiapkan vaksin bagi kegiatan vaksinasi yang dilakukan Koalisi dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

5. Menggenjot vaksinasi hingga mencapai target minimal untuk mencapai kekebalan komunitas.

Perlu diketahui, untuk mencapai kekebalan komunal atau komunitas (herd immunity), setidaknya 70 persen dari total populasi harus mendapatkan vaksinasi, dan angka ini setara dengan 145,7 juta jiwa.