Kapolri Minta Strategi Pengendalian Covid-19 di Bali Diperkuat Agar Ekonomi Bisa Kembali Tumbuh

"Termasuk untuk para petugas akan dilakukan pengawasan yaitu akan diberikan sanksi tegas bagi petugas yang tidak melakukan pemeriksaan yang benar dalam pelaksanaan penyekatan," ucap Sigit.

Di sisi lain, Sigit mengharapkan Forkopimda Bali untuk bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan menggunakan pendekatan adat melalui para pemuka adat untuk mengajak warga yang terpapar virus corona mau di karantina di Isolasi Terpusat (Isoter).

Menurut Sigit, tingkat kesembuhan di Isoter lebih tinggi, karena ditunjang fasilitas dan diawasi penuh serta langsung oleh tenaga kesehatan (nakes).

"Upaya menggeser isoman ke isoter perlu dilakukan secara maksimal dengan bantuan Pemerintah Daerah (Pemda), seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat. Serta perlu penjelasan secara baik dengan menyesuaikan adat istiadat setempat yang dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat ketika akan mengajak ke isoter," kata Sigit.

Baca juga: Cara Daftar Vaksin Covid untuk Umum, Akses pedulilindungi.id serta Siapkan KTP & Nomor HP atau Email

Lebih lanjut, Sigit menekankan Forkopimda Bali harus terus melakukan akselerasi terhadap target Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait vaksinasi nasional. Tujuannya, agar Herd Immunity terhadap Covid-19 segera terbentuk.

"Untuk mengurangi risiko penularan dan kematian akibat Covid-19, TNI-Polri bersama Pemda terus melakukan akselerasi vaksinasi. Untuk mencapai target tersebut diperlukan sinergisitas TNI-Polri dan Pemda serta seluruh elemen masyarakat. Dalam menyiapkan strategi vaksinasi dapat dilakukan serbuan vaksinasi, gerai vaksinasi, vaksinasi mobile, dan door to door, ketika stok vaksin datang dalam jumlah besar," kata Sigit.

Dengan segala upaya, keseriusan, kerjasama dengan seluruh elemen, dan langkah Extraordinary, menurut Sigit, kesehatan masyarakat dapat terjamin, sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan seiring dengan pelonggaran-pelonggaran yang diberikan.

"Ketika kasus Covid-19 di bisa terkendali, maka secara otomatis daerah tersebut akan mendapat pelonggaran dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan dengan lebih baik. Seperti yang terjadi pada aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya. Tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dan seluruh masyarakat," kata Sigit.