Sabtu, 4 Oktober 2025

Legislator PAN Minta Pemerintah Jangan Gunakan Pendekatan Militeristik Terkait PPKM Darurat

Pengerahan panser Anoa TNI dan kenderaan taktis Brimob yang dikerahkan di 4 titik PPKM darurat justru menciptakan mencekam dan mengancam

Warta Kota/Alex Suban
Petugas gabungan dari TNI dan Polri menjaga perbatasan Bekasi dan Jakarta Timur saat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, di Jalan Kalimalang, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Senin (5/7/2021). Petugas yang menjaga kawasan itu dengan kendaraan lapis baja jenis panser dan kendaraan taktis Barracuda meminta pengendara putar arah kembali ke wilayahnya saat pelaksanaan PPKM Darurat. Warta Kota/Alex Suban 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Yohan menilai, Pemerintah tidak perlu gunakan cara-cara represif/militeristik dalam menertibkan PPKM darurat. 

Menurut Yonan, pendekatan yang dilakukan mesti yang bersifat public health services di tengah wabah Covid-19.

"Pengerahan panser Anoa TNI dan kenderaan taktis Brimob yang dikerahkan di 4 titik PPKM darurat justru menciptakan mencekam dan mengancam. Ini berlebihan. Memangnya mau perang dengan rakyat?" kata Ahmad Yonan dalam keterangannya, Kamis (8/7/2021).

Saat ini, kata Yonan, mengalami kelangkaan tabung oksigen, obat-obatan dan vitamin. Ini menandakan terjadi kekurangan pasokan di masyarakat. 

Oleh sebab itu, BUMN-BUMN farmasi semestinya meningkatkan kapasitas produksi karena permintaann terhadap obat-obatan dan vitamin tinggi.

Termasuk rasio Bed Occupancy Rate (BOR) beberapa Rumah sakit di daerah dengan kasus teryinggi, rasio BOR-nya sudah di atas 90 persen.

Baca juga: Wagub Riza Patria Apresiasi Sentra Vaksinasi di JIEP Pulogadung

Padahal idealnya itu 70 persen-80 persen. Artinya banyak RS yang sudah over capacity akibat tingginya pasien Covid-19. 

"Ini masalah pelayanan yang harus dijawab pemerintah," tambahnya.

Kalau kbercermin pada gelombang I Covid-19, ada RS BUMN yang rasio BOR-nya masih rendah; 65 persen. Jumlah Kunjungan Rawat Inap /Number of Inpatient Visits juga masih rendah. Sementara RS lain sudah over capacity. 

Kesannya RS BUMN hanya layani kalangan tertentu saja. Mestinya pelayanan RS itu jangkauannya lebih luas, hingga ke orang-orang yang tidak mampu. 

"Tidak masuk akal, disaat RS lain sudah tidak tampung pasien, tapi RS BUMN malah rasio BOR-nya hanya 65 persen," terangnya. 

Hal lain misalnya, belakangan death of rate kita makin tinggi. Berdasarkan data Gugus Covid-19 Nasional itu sudah di angka 1.040 per 7 Juli. Terus meningkat dari dua hari sebelumnya di kisaran 500-an. Meningkat ± 50 persen. 

Di saat yang sama terjadi kelangkaan tabung oksigen. 

"Kita bisa saja berasumsi, angka kematian yang terus bertambah memiliki hubungan dengan kelangkaan tabung oksigen. Ini hal-hal penting terkait public health services," katanya.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved