Pemerintah Diingatkan Soal Pentingnya Transparansi Anggaran Program Vaksinasi Covid-19  

"Dari 4 tahapan vaksinasi ini datanya benar-benar bisa valid,” katanya.

Apalagi, kata dia, dengan adanya mekanisme vaksin gotong royong yang ditargetkan akan menjangkau 20 juta orang.

Sehingga, masalah data akan semakin krusial dan penting.

”Agar proses vaksinasi ini dapat menghindari korupsi dan mendukung usaha pemerintah terkait pemenuhan hak Kesehatan warga jangan sampai tertinggal,” tegasnya.

Menurut Ikhwan, perlu adanya sosialisasi terkait vaksinasi tersebut agar penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial dapat ditangkal.

Ikhwan menambahkan, sejumlah warga menolak untuk divaksin karena informasi hoaks tersebut sehingga pandemi Covid-19 kian sulit diatasi.

”Tentunya kita semua ingin segera bangkit dari wabah Covid-19,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo mempunyai komitmen yang tinggi untuk menyelamatkan bangsa Indonesia terbebas dari Covid-19.

Karena itu kita yang mengimplementasikan hal itu harus sama-sama mensukseskan vaksin ini.

Politikus Golkar itu mewanti-wanti jangan sampai program ini memunculkan moral hazard baru.

Karena sebelumnya ada peristiwa berupa korupsi bansos dan sebagainya.

Jangan sampai kondisi darurat ini dimanfaatkan untuk mencari untung supaya publik makin percaya dan yakin para penyelenggara Negara bertanggungjawab betul terhadap komitmen mewujudkan kesehatan masyarakat.

“Saya berharap teman-teman masyarakat sipil menyuarakan terus apa yang harus dilakukan dalam pengawasan vaksinasi ini sehingga komitmen pemerintah ini benar-benar terwujud di lapangan dan dirasakan semua pihak,” katanya.