Vaksinasi Nasional Pakai Basis Data KPU, Komisioner:Kemenkes Bukan Lembaga Pertama yang Memanfaatkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ogah memakai basis data masyarakat dari kementeriannya sendiri untuk program vaksinasi Covid-19.

Budi lebih pilih data milik KPU RI karena dianggap lebih terpercaya.

Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan data KPU memang kerap digunakan oleh sejumlah lembaga. Kemenkes bukanlah satu - satunya.

"Kemenkes adalah bukan lembaga pertama yang akan menggunakan data KPU," kata Hasyim kepada wartawan, Sabtu (23/1/2021).

Dijelaskan Hasyim, mereka yang pernah memanfaatkan data KPU antara lain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Penggunaan data itu meliputi, pemeriksaan nama - nama calon anggota Bawaslu daerah dan Panwaslu di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Sementara data KPU digunakan Kemendagri dan Kemen PAN-RB untuk memeriksa nama - nama CPNS dalam Sipol.

Baca juga: Enam Tips Sederhana Menjaga Kesehatan Mental Selama Pandemi Covid-19

Tujuannya, memastikan calon Bawaslu, Panwaslu atau CPNS bukan merupaka anggota partai politik.

"Dalam rangka untuk memastikan calon Bawaslu, Panwaslu, CPNS bukan anggota parpol," ungkapnya.

Terhadap penggunaan data KPU ini, Hasyim menyatakan hal itu merupakan cermin dari kepercayaan publik dan berbagai pihak atas sistem informasi yang disajikan KPU, yakni Sipol dan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

"Ini menunjukkan kepercayaan publik dan berbagai pihak kepada sistem informasi yang disediakan KPU yaitu Sidalih dan Sipol," pungkas Hasyim.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, basis data yang digunakan dalam vaksinasi Covid-19 menggunakan data dari KPU.

Selain baru menyelenggarakan kegiatan nasional atau Pilkada, data KPU lebih terpercaya ketimbang data dari Kementerian Kesehatan sendiri.

"Saya nggak mau lagi memakai data Kementerian Kesehatan. Saya sudah kapok. Saya ambil datanya KPU. KPU manual itu kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Jadi Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat di atas 17 tahun," kata Budi dalam diskusi virtual, Jumat (22/1/2021).

Budi memiliki alasan, lebih memilih basis data milik KPU.