Alasan Penolakan Vaksin Covid-19 di Masyarakat Soal Keamanan

Sementara itu, hasil survei juga menunjukkan adanya kelompok yang ragu dan sebagian kecil yang menolak.

 Dari tujuh persen responden yang menolak, menyebutkan faktor keamanan, efektivitas, serta kehalalan vaksin sebagai faktor pertimbangan mereka.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menjabarkan, saat ini pemerintah tengah memastikan aspek keamanan dan kehalalan vaksin dari para produsen vaksin COVID-19.

“Sangat penting bagi kami untuk terus memastikan bahwa vaksin tersebut aman. Kami juga melibatkan petugas kesehatan dan membangun kapasitas mereka, karena petugas kesehatan adalah sumber informasi paling terpercaya di masyarakat,” jelas Oscar.

Dari segi geografis. Provinsi Papua melaporkan tingkat penerimaan vaksin paling tinggi dengan 75 persen, kemudian diikuti Jawa dan Kalimantan.

Provinsi Aceh memiliki tingkat penerimaan terendah dengan 46 persen. Selain Aceh, daerah dengan penerimaan terendah terdapat di pulau Sumatera, Sulawesi dan Maluku.

vaksin dan keamanannya.

Keandalan penyedia vaksin dinilai penting dan banyak yang menyatakan bersedia menerima vaksin jika Indonesia yang memproduksinya.

Responden juga berharap pemimpin politik menjadi teladan, misalnya, dengan menjadi yang pertama divaksin sebelum vaksinasi massal dilakukan.

Kemudian, masih banyak responden yang tidak percaya bahwa COVID-19 (SARS-CoV-2) nyata ataupun kemungkinannya untuk menular dan mengancam kesehatan masyarakat.

Beberapa responden menyatakan bahwa pandemi adalah produk propaganda, konspirasi, hoaks, dan/atau upaya sengaja untuk menebar ketakutan melalui media untuk dapat keuntungan.

Survei nasional itu berlangsung pada 19-30 September 2020 dengan tujuan untuk memahami pandangan, persepsi, serta perhatian masyarakat tentang vaksinasi Covid-19.

Pada pelaksanannya, survei tersebut mengumpulkan tanggapan lebih dari 115.000 orang, dari 34 provinsi yang mencakup 508 kabupaten/kota atau 99 persen dari seluruh kabupaten/kota.

Hasil survei menunjukkan, tingkat penerimaan berbeda-beda di setiap provinsi, hal ini dilatar belakangi oleh status ekonomi, keyakinan agama, status pendidikan serta wilayah.

Pada kelompok masyarakat dengan informasi yang lebih banyak seputar vaksin misalnya, mereka cenderung akan menerima pemberian vaksin Covid-19.