Survei 55 Persen Minta PSBB Dihentikan, Komisi IX : Bisa Dengan Syarat Protokol Kesehatan Diperketat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga survei Indikator merilis hasil survei bahwa 55 persen masyarakat meminta agar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dihentikan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pelonggaran PSBB bisa dilakukan, namun dengan syarat pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat lebih diperketat.

"Aspirasi mayoritas masyarakat untuk pelonggaran PSBB bisa dilakukan dengan syarat ketat pelaksanaan protokol kesehatan oleh warga masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah dan para pemimpin formal serta informal," ujar Melki, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (19/10/2020).

Baca juga: Covid-19 Melonjak, Italia Perketat Aturan: Festival Ditunda hingga Ruang Publik Terapkan Jam Malam

Melki mengatakan dapat memahami aspirasi dari masyarakat tersebut. Dia mencontohkan tren penyakit seperti flu burung, dimana setelah timbul kepanikan di awal, lambat laun masyarakat mulai terbiasa menghadapinya.

Begitu pula dengan virus Covid-19, masyarakat dinilainya sudah paham cara menghadapi, baik mencegah maupun perawatan ke fasilitas kesehatan apabila terindikasi positif.

Alasan lain yang membuat aspirasi masyarakat itu wajar adalah Melki melihat penanganan kesehatan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis baik di fasilitas kesehatan RS, puskesmas, klinik maupun isolasi mandiri di hotel, wisma atau rumah sesuai status pasien OTG, gejala ringan, sedang, berat dan kritis makin membaik.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa yang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja Positif Covid-19, Paling Banyak di Jakarta

"Indikatornya presentase angka kesembuhan makin tinggi dan presentase angka meninggal terus menurun," kata dia.

Menurut politikus Golkar tersebut kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani Covid-19, baik aspek kesehatan, sosial dan ekonomi makin baik dan terkoordinasi. Sehingga hal itu berdampak pada kepercayaan publik yang makin tinggi menghadapi Covid-19.

Begitu juga dengan gagasan Presiden Joko Widodo soal pembatasan sosial berskala mikro di level RT/RW, kampung atau komunitas.

Baca juga: Golongan Darah O Disebut Kebal Lawan Covid-19, Namun Harus Waspada Karena Justru Rentan Penyakit Ini

Melki mengatakan semuanya akan menjadi efektif jika kampanye dan penegakan disiplin protokol kesehatan pada warga masyarakat berjalan dengan baik.

"Warga negara yang sadar dan patuh jalankan protokol kesehatan secara konsisten menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker merupakan kunci sukses mencegah Covid-19 menyebar," kata dia.

Apalagi, lanjutnya, jika ada warga yang bergejala mengarah kepada Covid-19, maka mesti segera dilakukan testing, tracing dan treatment oleh tenaga kesehatan terdekat.

"Sehingga membantu pemulihan di berbagai aspek kehidupan. Jika semua bisa dilaksanakan niscaya kesehatan pulih, ekonomi bangkit dan indonesia maju bisa terwujud," tandasnya.

Baca juga: Menteri Kesehatan Afrika Selatan Zweli Mkhize dan Istrinya Terpapar Covid-19

Sebagaimana diketahui, pemerintah lewat Satgas Covid-19 saat ini terus menggencarkan kampanye penyuluhan 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).