Virus Corona

Seorang Karyawan Terpapar Covid-19, Kantor Komnas HAM Ditutup Selama Seminggu

Tayang: Kamis, 30 Juli 2020 10:28 WIB

Penulis: Glery Lazuardi

Editor: Dewi Agustina

Seorang Karyawan Terpapar Covid-19, Kantor Komnas HAM Ditutup Selama Seminggu

WARTA KOTA/WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN

KANTOR KOMNAS HAM WFH - Petugas keamanan berjaga di depan kantor Komnas Ham, Jalan Laturharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2020). Komnas HAM memberlakukan WFH bagi seluruh karyawannya dan menghentikan sementara operasional kantor usai temuan satu kasus Covid-19. Menindaklanjuti kasus tersebut, Komnas HAM akan memberlakukan program bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) selama sepekan mulai tanggal 29 Juli hingga tanggal 5 Agustus. Meski begitu, Komnas HAM tak menghentikan akses pelayanan bagi publik. Komnas HAM juga akan melakukan rapid test kepada seluruh pegawainya. Selain itu, ada tes usap atau swab test bagi staf atau komisioner yang pernah bersinggungan langsung dengan staf yang positif Covid-19 tersebut. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN/HNL

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik, mengatakan kantor Komnas HAM di Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat ditutup selama kurun waktu satu minggu.

Upaya penutupan kantor itu, dilakukan karena ada seorang staf di kantor Komnas HAM yang terinfeksi pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

"Ada satu staf yang positif. Maka kantor ditutup sementara untuk satu minggu," kata dia, saat dikonfirmasi, Rabu (29/7/2020).

Selain menutup kantor, kata dia, pegawai di lingkungan Komnas HAM melakukan tes untuk mendeteksi apakah pegawai dan komisioner terinfeksi Covid-19.

"Semua staf dan komisioner di-rapid test dan sebagian PCR," ujarnya.

Selama penutupan kantor, pihaknya tetap melayani masyarakat. Upaya pelayanan dilakukan secara online.

"Pelayanan tetap berjalan namun dilakukan secara online," ujarnya.

KANTOR KOMNAS HAM WFH - Petugas keamanan berjaga di depan kantor Komnas Ham, Jalan Laturharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2020). Komnas HAM memberlakukan WFH bagi seluruh karyawannya dan menghentikan sementara operasional kantor usai temuan satu kasus Covid-19. Menindaklanjuti kasus tersebut, Komnas HAM akan memberlakukan program bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) selama sepekan mulai tanggal 29 Juli hingga tanggal 5 Agustus. Meski begitu, Komnas HAM tak menghentikan akses pelayanan bagi publik. Komnas HAM juga akan melakukan rapid test kepada seluruh pegawainya. Selain itu, ada tes usap atau swab test bagi staf atau komisioner yang pernah bersinggungan langsung dengan staf yang positif Covid-19 tersebut. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN/HNL (WARTA KOTA/WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN)

Ahmad Taufan Damanik juga meminta Presiden Joko Widodo melakukan refleksi menyeluruh atas tata kelola penanggulangan pandemi coronavirus disease (Covid-19).

Menurut dia, upaya itu dilakukan setelah memantau secara periodik berdasarkan informasi dari berbagai sumber, mulai dari media massa cetak dan elektronik, diskusi kelompok terarah, permintaan penjelasan ahli dan narasumber, serta dokumen atau laporan berkala yang dikeluarkan lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan lembaga riset nasional dan internasional.

"Komnas HAM merekomendasikan Presiden melakukan refleksi menyeluruh atas tata kelola penanggulangan pandemi Covid-19, dan menetapkan Perppu sebagai dasar hukum penanganan pandemi yang masih berkepanjangan dengan mengutamakan hak hidup, hak kesehatan, serta hak-hak asasi lainnya," kata dia.

Dia menjelaskan, pada 30 Maret 2020, Komnas HAM RI melalui surat No. 026/TUA/III/2020 menyampaikan Kertas Posisi dan Rekomendasi Kebijakan Perspektif HAM atas Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 kepada Presiden RI.

Baca: Kantor Komnas HAM Ditutup, Pegawai Terinfeksi Covid-19

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

"Komnas HAM memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Presiden RI dan DPR RI untuk mendorong kebijakan berbasis HAM. Komnas HAM RI juga memberikan rekomendasi kepada gubernur di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta gubernur di enam wilayah perwakilan Komnas HAM RI yaitu di Aceh, Sumbar, Kalbar, Sulteng, Maluku, dan Papua," kata dia.

Dia menyimpulkan ada delapan hal yang menjadi perhatian, yaitu legalitas yang lemah, ekonomi sebagai panglima, birokratisasi pandemi, pelayanan kesehatan yang diskriminatif, kepatuhan masyarakat dan inkonsistensi kebijakan, hak atas informasi, pelibatan TNI dan BIN, dan perlindungan data pasien covid-19.