Atasi Pandemi Covid-19, Demokrat Minta Pemerintah Lepaskan Ego Sektoral

Ancaman resesi pun semakin nyata. 

Presiden, menurut Herzaky, harus berani mengambil langkah tegas, mengganti anggota kabinet jika memang kinerjanya masih tidak sesuai dengan harapan. 

"Saatnya mengedepankan kepentingan rakyat banyak, dan menepikan konsesi politik sesaat untuk jasa pendukungnya di masa lalu. Karena nyawa rakyat, dan nasib bangsa ini yang menjadi taruhannya," kata Herzaky.

Pendapat Herzaky ini diamini Tomi Satryatomo, Pengamat Media, yang memaparkan hasil monitoring percakapan di media sosial dan pemberitaan di media online selama pandemi Covid-19. 

Baca: Satgas Covid-19 Bakal Bantu PSSI Berikan Swab Test Kepada Klub-Klub Liga 1

Tomi mengatakan, ketegasan kepemimpinan sangatlah diperlukan dalam situasi krisis. 

Saat pemerintah tampak ragu dan gagap, dia mengatakan di sinilah peluang berkembangnya hoaks dan rumor, mengisi ruang kosong komunikasi yang lemah dari pemerintah.

Teguh Santosa, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia pun memberikan pendapatnya terkait sikap pemeintah.

Di saat Wuhan ditutup, misalnya, di saat negara-negara Asia Timur menutup diri dari pihak luar di Januari 2020, Indonesia malah berpikir memberikan insentif untuk dunia pariwisata. 

Saat mengeluarkan Perppu terkait pandemi covid-19, lanjut Teguh, isinya kebanyakan kebijakan tentang ekonomi, bukan kesehatan.

Pola pikir pemerintah seperti ini tentu saja mempengaruhi pola pikir masyarakat.

Dr Dian K Nurputra, Ketua Satgas Covid-19 RS Bhayangkara DIY, menjelaskan Indonesia sesungguhnya belum memenuhi persyaratan untuk memasuki dan menerapkan adaptasi kehidupan baru. 

"Berdasarkan WHO, ada beberapa syarat untuk kita masuk ke new normal. Sebenarnya itu semua kita (Indonesia) belum terpenuhi," katanya.

Selain itu, dengan berbagai macam pemberitaan dan cara komunikasi yang keliru, arti new normal pun menjadi bias di masyarakat. 

Untuk menekan penyebaran virus corona, menurutnya, isolasi lokal seperti yang dilakukan kota Tegal bisa menjadi solusi.

"Dengan demikian, kasus impor bisa dicegah dan terlokalisir. Masyarakat pun harus memahami dan menerapkan protokol kesehatan, seperti jaga jarak tanpa mengenakan masker," katanya.