1,3 Juta Ruang Kelas Rusak, Politikus PKS Sebut PJJ Bisa Jadi Solusi Kegiatan Belajar Mengajar 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PKS Abdul Fikri Faqih menilai rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjadikan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) permanen tidak realistis. 

Meski demikian jika PJJ memang menjadi keharusan, Abdul menilai sistem tersebut dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah sarana prasana dalam kegiatan belajar mengajar yakni ruang kelas. 

"Kalau ini (PJJ, - Red) harus menjadi bagian dari sistem pendidikan kita yang harus diatur secara legal dan nasional ini mungkin malah jadi solusi. Sebab faktanya pemerintah belum punya skema kokoh mengatasi salah satu unsur pokok pendidikan yakni sarana prasana," ujar Abdul, kepada Tribunnews.com, Senin (6/7/2020). 

Baca: Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Dijadikan Permanen, Komisi X: Tidak Realistis

"Sarana prasarana yang berupa ruang kelas saja di Indonesia ada 1,8 juta ruangan. Faktanya 1,3 jutanya rusak. Jadi hanya 500 ribu saja yang layak untuk kegiatan belajar mengajar," imbuhnya. 

Abdul menegaskan sejak hadirnya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, maka sesuai kewenangannya Dikdasmen menjadi urusan Pemda. Sementara Provinsi SMA/SMK dan SMP ke bawah menjadi urusan Kabupaten/Kota. 

Namun, untuk skema penyelesaian ruang kelas rusak sendiri hingga saat ini masih tidak jelas menurut Abdul. 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI tersebut mencontohkan kejadian gempa di NTB dan likuifaksi di Sulteng yang pada akhirnya memaksa untuk menyelenggarakan pendidikan dlsecara daring atau PJJ. Karena bila menunggu pembangunan fisik membutuhkan waktu yang lama.

"Maka kalau pandemi Covid-19 ini tak jelas sampai kapan, PJJ menjadi relevan untuk menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional kita. Namun banyak kendala yang harus dihadapi, sehingga diperlukan penyiapan daya dukung yang memadai untuk efektivitasnya," kata dia. 

Sementara ketika pandemi Covid-19 sudah selesai, Abdul mengatakan PJJ hanya akan menjadi bagian dari sistem pendidikan di wilayah tertentu yang membutuhkannya di Indonesia. 

"Andai pandemi Covid-19 ini sudah berlalu, maka PJJ hanya bagian dari sistem pendidikan kita yang menjadi cara untuk menyelesaikan problematika wilayah tertentu dan kondisi serta masyarakat dan daerah yang memang membutuhkannya," tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih angkat bicara soal sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang akan dijadikan permanen oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. 

Abdul menilai apabila PJJ dijadikan permanen di seluruh Tanah Air sangatlah tidak mungkin dan tidak realistis. Alasannya PJJ sendiri merupakan budaya baru yang muncul akibat pandemi Covid-19. 

"Kalau semua jadi PJJ, saya kira tidak mungkin dan tidak realistis. Karena daring ini budaya baru," ujar Abdul, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (6/7/2020). 

Menurutnya yang bisa cepat menyesuaikan dengan sistem PJJ adalah penduduk kota. 

Padahal, fakta di lapangan memperlihatkan bangsa Indonesia yang tinggal di kota dan memiliki budaya kota (urban culture, - red) maksimal hanya 20 persen saja.