WHO Prihatin Negara Berkembang Alami Peningkatan Kasus Infeksi Corona

Hal ini sejatinya sudah dituntut oleh negara anggota WHO.

Meski AS menyatakan keberatan pada beberapa elemennya, pada minggu ini resolusi itu sudah disahkan oleh konsensus.

"Saya mengatakan berulang kali bahwa WHO menyerukan akuntabilitas lebih dari siapa pun."

"Itu harus dilakukan dan ketika itu dilakukan itu harus komprehensif," kata Tedros tentang ulasan itu.

Namun dia menolak berkomentar tentang kapan resolusi itu akan dimulai.

Ryan mengatakan penilaian seperti itu biasanya dilakukan setelah keadaan darurat selesai.

"Saya seorang akan lebih suka, sekarang, untuk melanjutkan pekerjaan respon darurat, pengendalian epidemi, mengembangkan dan mendistribusikan vaksin, meningkatkan pengawasan kami, menyelamatkan hidup dan mendistribusikan APD penting untuk pekerja dan menemukan oksigen medis untuk orang-orang di pengaturan yang rapuh, mengurangi dampak penyakit ini pada pengungsi dan migran," kata Ryan.

Baca: WHO Sebut Vaksin Baru Diedarkan 2021, LIPI Beri Rekomendasi Cara Bertahan di Pandemi Covid-19

Baca: Indonesia dan Malaysia Kompak Protes Keras, WHO Cabut Imbauan Sesat soal Industri Sawit

Tedros mengatakan dia telah lama mencari sumber pendanaan lain untuk WHO.

Namun dana yang dia dapatkan sangat kecil untuk ukuran global hanya USD 2,3 miliar setara Rp 34,2 triliun.

Menanggapi promosi hydroxychloroquine oleh Trump, Ryan mengatakan orang harus menghindari penggunaan obat anti-malaria untuk mengobati atau mencegah infeksi coronavirus, kecuali sebagai bagian dari uji klinis untuk mempelajarinya.

"Pada tahap ini, (baik) hydroxychloroquine atau chloroquine belum terbukti efektif dalam pengobatan COVID-19 atau dalam profilaksis untuk tidak terserang penyakit ini," kata Ryan.

"Sebenarnya, kebalikannya, dalam peringatan itu telah dikeluarkan oleh banyak pihak berwenang mengenai potensi efek samping dari obat tersebut," tambahnya.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)