Bima Arya Cerita Perjalanan Dinas Dipotong 80 persen hingga Sulit Mendata Warga Terdampak Covid-19

Meski begitu, di masa pandemi ini, dia selalu menekankan pentingnya tranparansi dan pengawasan.

Baca: Virus Corona Bisa Ganggu Sistem Saraf dan Otak? Ini Penjelasan Sejumlah Ahli

Utamanya dalam menyalurkan bantuan sosial (Bansos).

Dalam sebuah diskusi secara daring via aplikasi zoom, Sabtu (9/5/2020) bertema Cegah Korupsi di Tengah Pandemi, Bima Arya menjabarkan upaya pengawasan yang telah dilakoni dirinya dan jajaran.

"Situasi ini benar-benar tidak mudah. Lagi perang harus menolong banyak orang tapi sesuai aturan dan logistik sudah mau habis," kata Bima Arya.

Rentang hulu-hilir banyak, harus pastikan sumber pendanaan, tepat aturan, pengiriman bantuan tepat target dan pengawasan‎," ujar Bima Arya.

Dalam pengawasan, Bima Arya mengaku sudah sering mewanti-wanti jajarannya hingga camat dan lurah jangan sampai melakukan penyelewengan.

Jika terbukti dirinya tidak segan menyeret kasus itu ke ranah pidana.

Untuk makin mengawasi bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran, Bima Arya merasa perlu untuk melibatkan publik disamping ‎adanya pengawasan dan pendampingan dari MOU maupun inspektorat.

‎"Warga saya umumkan, bagi warga yang merasa ada penyelewengan silahkan datang langsung ke Balaikota. Begitu saya umumkan, puluhan emak-emak yang tidak punya Handpone untuk melaporkan online langsung datang," imbuhnya.

Bima Arya melanjutnya, setidaknya per hari ada 50-100 emak-emak yang mengadu dan seluruhnya dilayani dengan baik.

Di sisi lain kanal pengadilan via hotline 112 dan beberapa aplikasi juga berjalan.

Kepala Desa Diminta Segera Sinkronisasi Data Penerima BLT

 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta kepala daerah mempercepat sinkronisasi data penerima bantuan langsung tunai desa.

Hal itu dimaksudkan agar penyaluran dapat segera diselesaikan.