Pendidikan GOVirus Corona
Carut Marut Penyaluran Bansos: Jutaan KK 'Ngaco', Paket Ditarik, hingga Tas Jinjing Bikin Terhambat
Penyaluran bantuan sosial (bansos) di masa pandemi virus corona covid-19 tidak berjalan sesuai harapan. Mulai KK invalid hingga soal tas jinjing.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Penyaluran jaring pengaman sosial atau bantuan sosial (bansos) guna meringankan rakyat yang membutuhkan di masa pandemi virus corona tidak berjalan sesuai harapan.
Banyak kendala dalam pengaplikasian penyaluran bansos di lapangan membuat terhambatnya panopang kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid-19.
Data penerima bansos menjadi yang paling bermasalah.
Masih banyak rakyat miskin maupun rentan miskin yang luput dari pendataan penerima bansos.
Alhasil, pemerintah harus bekerja dua kali dengan menarik bansos dan melakukan pendataan ulang.
Tidak hanya soal data, pemerintah bahkan mengakui sempat mengalami kendala dalam penyaluran bansos gara-gara tas jinjing pengemas bansos.
Berikut beberpa kendala yang terjadi dalam penyaluran bansos di masyarakat.
Baca: Jika PSBB Jakarta Sudah Mulai Membuahkan Hasil, Ada Harapan Pertumbuhan Ekonomi Membaik
Data Ngaco di Jawa Barat
Di Provinsi Jawa Barat terjadi beragam persoalan dalam penyaluran bansos.
Gubernur Ridwan Kamil menyebut persoalan yang ada antara lain waktu datangnya bansos dan data yang tidak akurat.
"Dinamika Bansos, terdapat 1,7 juta data KK yang diinput ternyata invalid alias ngaco. Masalah utama tentang bantuan yang belum datang, terdapat di data yang diajukan dari daerah banyak yang bermasalah," ujar Emil melalui instagram pribadinya, Rabu (29/4/2020) dilansir Kompas.com.
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil pun secara tegas meminta perangkat daerah untuk introspeksi.
"Jadi sebelum ada aparat di daerah yang marah-marah, silakan instrospeksi kenapa semangat mengisi nama warganya namun masih banyak tanpa alamat domisili atau nomor KTP atau NIK nya tidak ada," kata dia.
Baca: PSBB di Bandung Raya Mulai 22 April, Ridwan Kamil: Tidak Ada Hari tanpa Razia
Kang Emil juga menemukan adanya lompatan jumlah penerima bantuan dari 9 juta jiwa sebelum Covid-19, menjadi 38 juta jiwa setelah covid-19.
Adapun 63 persen warga kelas menengah jatuh pada garis rawan miskin.
