Sembako Rp 600 Ribu Akan Diantar Setiap Minggu

”Rancang mekanisme yang bisa melibatkan sektor usaha mikro, usaha kecil, pedagang sembako di pasar, jasa transportasi ojek. Sehingga ini bisa menggerakkan, mengikutsertakan usaha-usaha di bawah agar bersama-sama dengan kita. Dan juga ekonomi di bawah juga ikut bergerak,” tuturnya.

Selain pembagian sembako, pemerintah juga akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu bagi warga yang berada di luar Jabodetabek. BLT Rp 600 ribu per keluarga itu dan akan diberikan selama tiga bulan.

"Rencana kami akan lakukan (penyaluran BLT) secepatnya dimulai bulan ini, tapi tentunya karena baru diputuskan hari ini kami perlu untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu," ujarnya.

Namun tidak semua warga di luar Jabodetabek akan mendapatkan BLT tersebut. BLT hanya diberikan kepada orang yang belum menerima bansos lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ada 9 juta keluarga di luar Jabodetabek yang diperkirakan menerima BLT dari pemerintah. Hanya saja, pemerintah masih merinci jumlah pasti penerima BLT tersebut.

Dana Desa

Selain penyaluran bansos dan BLT, Presiden Jokowi juga meminta adanya pemanfaatan dana desa untuk program padat karya tunai. Program ini diharapkan dapat membantu ekonomi warga desa di tengah pandemi corona.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar sudah menyiapkan 3 program yang menyasar masyarakat yang tak memiliki pekerjaan hingga kelompok miskin. Pertama, program padat karya tunai desa.

"Padat karya tunai desa skala desa dengan beberapa syarat. Yang pertama yang dilibatkan dalam padat karya tunai desa adalah para penganggur dari manapun asalnya tapi domisilinya di desa itu, setengah penganggur dan kelompok miskin lainnya termasuk kelompok marginal," kata Abdul Halim dalam konferensi pers secara virtual,  Selasa (7/4). 

"Sekali lagi syaratnya harus ada di wilayah desa itu. Karena tiap-tiap desa harus ada program padat karya tunai desa itu. Sehingga masing-masing akan berputar duit itu di desa," tambahnya. 

Program kedua yaitu terkait pemberian upah. Pemerintah memastikan upah yang diberikan cukup dan diberikan setiap hari.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat desa. "Kedua, padat karya tunai desa dengan menggunakan dana desa diupayakan semaksimal mungkin nilai upah lebih besar daripada nilai bahan, karena targetnya keterlibatan sebanyak mungkin warga miskin, penganggur, atau setengah menganggur," ujarnya 

Terakhir, pemanfaatan dana desa untuk pengadaan bantuan sosial. Khususnya bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan lainnya seperti PKH dan BPNT.

"Jadi sasaran Bansos ini adalah mereka yang sama sekali belum mendapatkan manfaat. Bapak Presiden tidak ingin ada celah sedikit pun di desa, warga yang terdampak COVID-19 tidak mendapat perhatian dari pemerintah," ujarnya. 

"Itu makanya dana desa juga untuk kali ini digunakan untuk kepentingan Bansos dengan sasaran yang belum menerima PKH, belum menerima bantuan pangan non tunai serta bantuan lain dari kebijakan APBN, " tambahnya.