Penghasilan Pekerja Turun Drastis, Jokowi Minta Program Jaring Pengaman Sosial Dipercepat

TRIBUNNEWS.COM - Pergerakan arus mudik terjadi lebih awal dari biasanya.

Hal itu pun menjadi perhatian, karena terjadi di tengah wabah virus corona (COVID-19) di Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan pergerakan arus mudik yang terjadi lebih awal itu dikarenakan banyaknya pekerja informal di Jabodetabek yang mengalami penurunan jumlah penghasilan.

"Saya melihat bahwa arus mudik dipercepat bukan karena faktor budaya tapi karena terpaksa," kata Jokowi dalam Rapat Terbatas Antisipasi Mudik Lebaran yang disiarkan langsung oleh Kompas TV, Senin (30/3/2020) siang.

"Yang jelas, di lapangan, banyak pekerja informal di Jabodetabek yang terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang, tidak mendapat penghasilan sama sekali," sambungnya.

Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Jumlah Pasien Corona di Jateng Meningkat karena Puluhan Ribu Warga Mudik

Jokowi pun mengatakan, kondisi tersebut terjadi akibat penerapan kebijakan kerja, sekolah, dan ibadah di rumah demi menanggulangi penyebaran virus corona.

Melihat hal tersebut, Jokowi pun meminta program jaring pengaman sosial yang menjamin perlindungan sosial segera diberikan.

"Karena itu, saya minta percepatan program social safety net atau jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal dan para pekerja harian, maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro, usaha kecil betul-betul segera dilaksanakan di lapangan," tegas Jokowi.

"Sehingga, para pekerja informal, buruh harian, asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari," sambungnya. 

Meminta Pemda Tingkatkan Pengawasan

Jokowi menyampaikan, pihaknya menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bahwa telah terjadi pergerakan arus mudik di wilayah tersebut.

"Sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta, telah terjadi percepatan arus mudik, terutama bagi pekerja dari kawasan Jabodetabek menuju ke provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, serta Jawa Timur," lanjutnya.

"Selama 8 hari terakhir ini tercatat ada 876 armada bus antar provinsi, yang membawa kurang lebih 14 ribu penumpang dari Jabodetabek ke Jabar, Jateng, Jatim, dan DIY," sambungnya.

Terkait hal itu, Jokowi pun memberikan sejumlah arahan pada pemerintah daerah.

Jokowi meminta pada gubernur dan bupati maupun wali kota untuk meningkatkan pengawasan di wilayahnya masing-masing.