APJI Siap Dukung Pemerintah Tingkatkan Kualitas Program Makan Bergizi Gratis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebagai mitra strategis di sektor jasa boga, APJI menilai sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah sangat krusial untuk memastikan distribusi makanan yang aman, sehat, dan sesuai standar.

Ketua Umum DPP APJI, Tashya Megananda Yukki, menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada kuantitas makanan yang disediakan, tetapi juga pada kualitas, higienitas, dan nilai gizi yang terjaga di setiap tahapan rantai pasok.

“Karena MBG adalah program prioritas pemerintah, maka jaminan mutu harus dijalankan secara konsisten oleh SDM yang terlibat,” ujar Tashya, Selasa (30/9/2025).

Selama ini, APJI aktif memberikan pelatihan keamanan pangan kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang kemudian bertugas sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Terdapat 700 pengajar dan 820 asesor yang membekali peserta dengan pengetahuan tentang pengolahan, transportasi, pengamanan makanan, serta standar kebersihan dapur MBG.

Baca juga: Polemik MBG, di Boyolali Diduga Ada Sabotase hingga Menu Ditarik, di Lebak Dapur Tidak Higienis

Hingga September 2025, APJI telah melatih lebih dari 30.000 siswa SPPI dari 17 provinsi di Indonesia.

“Dengan pengalaman APJI di berbagai skala layanan jasa boga, kami siap berperan aktif dalam mendukung kualitas implementasi MBG,” tambah Tashya.

Sekretaris Jenderal DPP APJI, Ariguna Napitupulu, menekankan pentingnya penjaminan kualitas pada aspek teknis program MBG. Mulai dari suplai bahan baku dari penyedia unggulan, kontrol higienitas dapur, pencegahan kontaminasi silang, hingga penggunaan alat operasional sesuai standar kelayakan komersial.

Ia juga menyoroti pentingnya waktu penyajian makanan. “Produk yang dimasak harus bisa dikonsumsi siswa dalam waktu maksimal empat jam,” jelas Ariguna.

Menurutnya, perhatian terhadap aspek teknis bukan sekadar memenuhi standar administratif, tetapi menjadi kunci agar makanan yang disajikan benar-benar aman dan bergizi.

“Rantai produksi dan distribusi harus memenuhi prinsip traceability dan food safety. Ini bukan hanya soal gizi harian, tapi juga membentuk kebiasaan makan sehat yang berkelanjutan,” lanjutnya.

Baca juga: DPR Ungkap Banyaknya Siswa Keracunan karena MBG Bertolak Belakang dengan Misi Program Prabowo

Ariguna menambahkan, APJI tengah merumuskan nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pengembangan SDM di bidang keamanan pangan.

“Kolaborasi teknis ini akan memperkuat kualitas pelaksana program MBG di lapangan. Ini bentuk komitmen kami sebagai mitra strategis pemerintah,” tegasnya.

Sebagai informasi, APJI berdiri sejak 1984 dan kini memiliki 4.000 anggota yang tersebar di 27 DPD, 93 DPC, serta dua komisi tetap luar negeri. Anggotanya terdiri dari pelaku usaha jasa boga seperti katering, restoran, kafe, bakery, produsen bumbu dapur, frozen food, UMKM, hingga penyedia bahan baku masakan.