Sambangi Menko Airlangga, Aliansi Ekonom Indonesia Desak Program MBG Dihentikan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) mendesak pemerintah untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengingat lebih dari 5.000 siswa mengalami keracunan per tanggal 19 September 2025.

Hal ini disampaikan perwakilan AEI setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Gedung Ali Wardhana, Senin (29/9/2025) sore.

Perwakilan AEI Lili Yan Ing mengatakan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi catatan bahwa penyaluran MBG ini terlalu besar yakni 82,9 juta penerima dengan alokasi anggaran Rp 171 triliun untuk tahun 2025. 

Padahal menurut dia, perhitungan SUSENAS mencatat hanya 3,5 juta siswa yang menderita kekurangan makan dari total 80 juta jumlah siswa.

"Tapi yang jelas kami menyampaikan kekecewaan kami bahwa menurut kami pertama alokasi MBG itu tidak proporsional," kata Lili.

Lili mengatakan, pemerintah harus mempunyai target piloting di daerah tertentu untuk masyarakat yang memang membutuhkan masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah.

Kemudian yang kedua adalah sistem partisipatif artinya itu diberikan kepada ibu-ibu, orang tua murid, dan guru-guru dimana anaknya itu sekolah. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi pertama SOP yang jelas yang kemudian evaluasi dari sistem itu sendiri. 

Baca juga: Anggota DPR Irma Suryani Sebut Program MBG di Indonesia Tak Perlu Diatur UU Seperti di Finlandia

"Itu harus bisa secara akuntabilitas dan transparansi dari sistem tersebut sehingga semua masyarakat bisa mengevaluasi secara bersama," ujar dia.

"Makanya kami menekankan mengapa perlu ada pemberhentian saat ini juga karena kami melihat tiga hal yang kami sampaikan itu tidak dilaksanakan dengan baik," imbuhnya menegaskan.

Untuk informasi, perwakilan Aliansi Ekonom Indonesia memenuhi undangan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, untuk mendiskusikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang telah ditandatangani oleh 456 ekonom, profesional, dan akademisi di bidang ekonomi serta 262 profesional bidang lainnya dari dalam dan luar negeri. 

Baca juga: 52 Siswa SMPN 4 Pamarican di Ciamis Keracunan MBG, Menu Ayam dan Labu Diduga Jadi Biang Kerok

Tujuh desakan tersebut diantaranya:

Desakan 1: Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. 

Desakan 2: Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara (Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan), serta kembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya. 

Desakan 3: Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat. 

Desakan 4: Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. 

Desakan 5: Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. 

Desakan 6: Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal (seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara). 

Desakan 7: Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.