Pergantian Menkeu Dinilai Tak Baik, Bisakah Purbaya Kelola Kebijakan Fiskal Warisan Sri Mulyani?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Satu diantaranya adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Baca juga: Istana Sebut Reshuffle Budi Gunawan dari Jabatan Menko Polkam Tak Terkait Demonstrasi

Ia digantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya adalah Ketua Dewan Komisioner LPS berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020. Purbaya memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB), memperoleh gelar Master of Science (MSc) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. 

Terkait pergantian tersebut Guru Besar Ekonom dan Bisnis Unika Atma Jaya Jakarta, Rosdiana Sijabat melihat pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya sangat menarik. Karena IHSG langsung terkoreksi tajam alias anjlok 1,28 persen.

"Kalau kita lihat pergantian ini menarik karena kita lihat respons pasar terkait pergantian ini tidak baik. IHSG kita langsung terkoreksi sangat tajam," ujar Rosdiana kepada Tribun, Senin(8/9/2025).

Respons pasar yang begitu signifikan tersebut bisa terjadi lantaran sosok Sri Mulyani dianggap sebagai salah satu pengelola kebijakan fiskal yang cukup baik 

Terbukti saat beberapa kali ia menjabat menjadi Menkeu sudah menunjukkan kapasitasnya, integritasnya dan juga dianggap sebagai tokoh fiskal, tokoh ekonomi reformis dan di mata internasional juga kualitasnya cukup kredibel karena punya pengalaman yang baik saat menjadi Managing Director Bank Dunia. 

"Indonesia menghadapi tantangan yang begitu berat selama beberapa periode dia(Sri Mulyani) di pemerintahan. Dia mampu membawa Indonesia itu melewati pandemi Covid-19 tanpa ada gejolak apapun. Kebijakan fiskal dan pengeluaran fiskal yang signifikan bisa dijaga dengan baik. Kemudian utang dan lain-lain," kata Rosdiana. 

Prestasi yang dimiliki Sri Mulyani itulah kata Rosdiana menjadi sesuatu yang melekat bahwa beliau mampu di tengah tantangan dan tekanan selama pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi juga berada di angka yang relatif baik di sekitar 5 persen, sementara banyak negara menjadi lemah dan mengalami hiperinflasi dan lain lain. 

"Ini menjadi kredibilitas beliau di mata internasional dan berperan penting dalam membicarakan berbagai isu global yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi secara global misalkan peran beliau di forum inetrnasional IMF dan G20. Jadi ini adalah sesuatu keunggulan beliau," ujar Rosdiana.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Diganti, Prasetyo Hadi Tegaskan Bukan Mundur Atau Dicopot: Pertimbangannya Banyak

Atas fakta prestasi yang dimiliki Sri Mulyani itu lanjut Rosdiana, dirinya berharap penggantinya bisa membawa Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi melewati 5 persen. Namun semua itu tergantung dari persepsi pasar terhadap kredibilitas Purbaya bukan faktor-faktor politik saja.

"Maka pasar pasti akan merespon dengan baik," ujarnya.

Salah satu yang disoroti Rosdiana kepada Purbaya adalah mengenai kebijakan fiskal yang disiplin yang selama ini selalu dijaga dengan baik di era Sri Mulyani. Kemudian soal independensi, mempertahankan defisit APBN agar tidak melewati angka 3 persen serta menjaga utang agar tidak melewati 40 persen dari PDB.

Kemudian tantangan berikutnya untuk Purbaya adalah soal reformasi sektor perpajakan, digitalisasi sektor perpajakan.

Sebab kebijakan itu pasti akan mengambil biaya ekonomi dan non ekonomi. 

Baca juga: Deretan Prestasi Sri Mulyani: Menkeu Terbaik di Asia hingga Wanita Paling Berpengaruh ke-23 di Dunia

"Tentunya ini yang akan berpengaruh kepada kemampuan pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak tata kelola reformasi sektor pajak, penerimaan negara yang stagnan sementara ada banyak belanja yang terus naik termasuk belanja fiskal termasuk terkait sesuatu kebijakan-kebijakan yang bersifat populis dan ini akan menganggu sektor investasi kemudian konsumsi domestik yang membuat kita khawatir tidak mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 2025 dan ada risiko stagflasi," ujar Rosdiana.