Ketum Kadin Anindya Sebut UMKM dan Koperasi adalah Soko Guru Ekonomi Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyebut UMKM dan koperasi adalah soko guru atau tiang penyangga utama ekonomi nasional yang selaras dengan amanat para pendiri bangsa.

UMKM dan koperasi disebut soko guru perekonomian Indonesia karena memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam memberdayakan ekonomi rakyat dan menjadi wadah usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Ia menekankan, amanah Bung Karno dan Bung Hatta tentang kemerdekaan dan koperasi sebagai jembatan emas menuju kesejahteraan harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata.

Kadin Indonesia pun menegaskan komitmennya memperkuat peran UMKM dan koperasi sebagai fondasi utama ekonomi rakyat melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang UMKM dan Koperasi 2025.

Baca juga: Kisah Sukses UMKM Pastry Binaan BAZNAS RI, Sukses Kembangkan Usaha Hingga Raup Rp30 Juta Per Bulan

"Kadin hadir sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus naungan dunia usaha, termasuk UMKM dan koperasi yang jumlahnya mencapai lebih dari 60 juta pelaku dan 130 ribu koperasi di seluruh Indonesia,” kata Anindya di Jakarta, Selasa (19/8/2025) malam.

Rakornas Kadin ini juga menegaskan dukungan terhadap visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda pembangunan ekonomi kerakyatan yang menempatkan koperasi sebagai agregator dan UMKM sebagai tulang punggung rantai pasok nasional.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut menjadi contoh nyata keberpihakan pemerintah.

Menurut Kadin, MBG mampu menggerakkan setengah triliun rupiah lebih investasi di daerah, melibatkan ribuan dapur umum, serta membuka pasar baru bagi peternak ayam, telur, hingga pemasok buah dan susu di tingkat lokal.

Dalam kesempatan sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, kebijakan afirmatif Presiden Prabowo melalui alokasi anggaran Rp 335 triliun untuk program MBG sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha kecil.

“Setiap dapur umum membutuhkan investasi antara Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar, dengan rata-rata 20 pemasok lokal yang terlibat," kata Maman.

"Ini membentuk ekosistem usaha baru yang betul-betul menghidupkan ekonomi rakyat di tingkat desa dan kecamatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kementerian UMKM tengah menyiapkan sistem “Sapa UMKM” sebagai super-aplikasi untuk memetakan kebutuhan dan kendala jutaan pelaku usaha.

Sistem ini akan menjadi pintu masuk layanan pembiayaan, sertifikasi, hingga pemasaran agar UMKM benar-benar mendapatkan akses yang berkualitas.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pun kini diarahkan agar 60 persen penyaluran dialokasikan ke sektor produksi.

Sehingga, memberi multiplier effect yang lebih luas bagi penyerapan tenaga kerja dan penguatan rantai pasok nasional.

Rakornas Kadin

Rakornas Kadin disebut menjadi forum penting untuk memperkuat konsolidasi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mempercepat transformasi ekonomi kerakyatan.

Kadin menekankan bahwa koperasi Desa Merah Putih serta koperasi modern berbasis digital akan menjadi agregator yang menjembatani jutaan UMKM dengan offtaker besar, mulai dari distribusi pangan, pupuk, hingga energi.

Momentum Rakornas ini turut mendapatkan dukungan penuh dari berbagai sponsor strategis.

Mulai dari BRI, Mandiri, BTN, dan BSI, mereka berkomitmen menyediakan akses pembiayaan inklusif bagi UMKM, hingga Pupuk Indonesia yang mendukung ketahanan pangan berbasis koperasi desa.

Dukungan juga datang dari Tripa (PT Asuransi Tripakarta) yang menghadirkan layanan proteksi usaha, serta WONDR yang mengedepankan solusi digital untuk pemasaran produk UMKM.