Menkop Budi Arie: Perbankan Tidak Memberikan Uang ke Koperasi Desa Merah Putih

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menjelaskan mengenai mekanisme pengoperasian Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menurutnya, nantinya perbankan tidak secara langsung memberikan uang ke Kopdes Merah Putih.

Budi Arie mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan terhadap 81.600 pendaftar untuk Kopdes Merah Putih. Setelah data-data lengkap, kata dia, baru membahas mengenai pengoperasian.

Baca juga: Pemerintah Desa Dapat Untung 20 Persen dari Kopdes Merah Putih, Menkop: Biar Semangat

Disampaikan Budi Arie saat berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di program Ngobrol Bareng Cak Febby (Ngocak Febby), Kamis (14/8/2025), di Studio Tribunnews, Jakarta.

"Mau bisnis apa? Penyaluran elpiji, Bulog, ID Food, Pupuk Indonesia. Itu operasinya. Setelah itu, berapa pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Baru bicara pembiayaan," ujar Budi Arie, dikutip Jumat (15/8/2025).

Budi menjelaskan, dalam pembiayaan ada operating expense (opex) atau biaya operasional dan capital expenditure (capex) atau biaya modal. Sehingga, skemanya pembiayaan berbasis keperluan. Nantinya, Kopdes Merah Putih diharapkan menggunakan aset-aset yang tidak terpakai sehingga pinjaman tidak terlalu besar.

"Karena itu membebani pada pengembalian dari pinjaman. Perbankan tidak memberikan uang ke koperasi desa. Jadi misalnya Kopdes butuh pupuk (senilai) Rp 25 juta, bank ini ngasih ke PT Pupuk Indonesia, barang kirim ke koperasi. Nanti koperasi bayar sesuai marjin dapat," tutur Budi.

Budi mencontohkan, misal Kopdes Merah Putih ingin menyalurkan 4.000 elpiji, nantinya bank langsung membayarkan ke PT. Pertamina. Tujuannya, kata Budi, untuk memitigasi risiko kebocoran.

"Jadi bukan uangnya, tapi barangnya. Nah ini (pengawasan) digitalisasi," terang Budi.

Namun, menurutnya, skema setiap Kopdes Desa Merah Putih akan berbeda-beda. Sehingga nantinya skema opex atau capex juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari Kopdes Merah Putih.

"Sedang dibuat tim perbankan supaya Koperasi Desa membuat proposal bisnis. Kenapa belum berjalan ya proposal bisnisnya apa. Saya pinjam duit sekian ya untuk apa. Kita mengubah mindset masyarakat untuk menjadi pelaku usaha. Bukan bagi-bagi," tutur Budi.

Baca juga: Menkop Budi Arie: Kopdes Merah Putih Penggerak Ketahanan Pangan di Papua Tengah

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan formalisasi kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Klaten.

Program ini dicanangkan sebagai bagian dari gerakan nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, memotong rantai pasok yang merugikan petani, dan memerangi praktik tengkulak serta ijon.
 
Prabowo mengibaratkannya seperti seikat lidi: jika bersatu, lemah jadi kuat—dengan koperasi, rakyat kecil akan memiliki alat untuk bangkit secara ekonomi. 

Program ini mendapatkan dukungan melalui APBN yang dialokasikan untuk pembiayaan koperasi hingga plafon maksimal Rp 3 miliar per koperasi, dengan bunga rendah 6 persen dan tenor hingga 72 bulan, termasuk masa tenggang 6–8 bulan.

Inisiatif ini juga mencakup penyediaan gerai multifungsi seperti sembako, klinik, apotek, cold storage, simpan pinjam, serta logistik—semua ditujukan untuk memperkuat ekonomi desa secara holistik dari hulu ke hilir.