Pemerintah Resmi Naikkan Kuota KPR Rumah Subsidi Jadi 350 Ribu Unit

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah resmi menaikkan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Penetapan kenaikan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025.

KMK tersebut merubah KMK Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rincian Pembiyaan Anggaran Pada Subbagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi pemerintah (999.03) Tahun Anggaran 2025.

Target kuota FLPP yang ditambah sebesar 130 ribu. Jadi, dari yang semula ditetapkan sebesar 220 ribu, kini menjadi 350 ribu unit rumah.

"Sebagai bentuk dukungan Pemerintah pada sektor perumahan untuk kebutuhan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perlu penambahan target program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada tahun 2025 sebesar 130.000 (seratus tiga puluh ribu) unit rumah, yang semula 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) unit rumah menjadi 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) unit rumah," tulis beleid tersebut.

Berdasarkan lampiran yang tertera dalam KMK ini, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 35,2 triliun untuk program FLPP.

Sebagai informasi, KPR FLPP merupakan skema yang disiapkan pemerintah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta pekerja sektor formal dan informal yang belum memiliki rumah.

FLPP dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

KPR FLPP memiliki beberapa ketentuan, yaitu suku bunga tetap 5 persen hingga masa pelunasan maksimal 20 tahun.

Lalu, uang muka mulai dari 1 persen dari harga rumah, cicilan mulai dari sekitar Rp 1 juta per bulan, bebas PPN, dan gratis premi asuransi jiwa serta kebakaran.

Berikut syarat penerima KPR FLPP:

1. Berkewarganegaraan Indonesia.

2. Belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah berupa KPR atau kredit/pembiayaan pembangunan rumah swadaya.

3. Orang atau perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri.

4. Tidak memiliki rumah.

5. Memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PMKP) Nomor 5 Tahun 2025.

Baca juga: Maruarar Batalkan Program Rumah Subsidi Mini Setelah Melihat Banyak Respons Negatif Dari Warga

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengklaim kenaikan kuota kuota KPR FLPP menjadi 350 ribu unit berpotensi membuka 1,65 juta lapangan kerja.

Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan bahwa penambahan kuota ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

"Satu rumah subsidi itu ada 5 pekerja. Berarti 350 ribu rumah subsidi yang dibangun tahun ini itu sama dengan 1.650.000 orang yang bekerja," kata Ara kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu (25/6/2025).

Menurut Ara, kegiatan ekonomi lain di sektor perumahan juga akan terkena dampak dari kenaikan kuota rumah subsidi ini.

Baca juga: Backlog Perumahan Capai 15 Juta, Satu per Satu Pengusaha Besar RI Mulai Garap Rumah Subsidi

Contohnya seperti warung makan yang dikelola ibu rumah tangga, sopir truk pengangkut material, hingga kenek yang membantu bongkar muat barang.

"Ibu-ibu yang jualan warung nasi, supir-supir truk yang bawa barang-barang material, kenek yang nurunin, belum lagi industri yang terkait. Mulai dari pasir, semen, keramik dan sebagainya. Jadi ekonomi ini bergerak," ujar Ara.