Kemenkeu Anggarkan Rp 18 Triliun untuk 220 Ribu Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemerintah menganggarkan dana Rp18 triliun di APBN 2025 untuk mendukung 220 ribu rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk FLPP.

Dalam program ini MBR bisa mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga hanya 5 persen selama 20 tahun.

Sri Mulyani menyatakan kementeriannya siap mendukung kebutuhan dana Kementerian Perumahan dan Pemukiman untuk mendukung kebutuhan hunian untuk MBR dan mencari berbagai instrumen agar dapat tercapai.

"Kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis, baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick dari BUMN, dan Pak Gubernur BI dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter," katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025) malam.

Ia juga optimistis, skema ini bisa ditingkatkan untuk mencapai target lebih tinggi, dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

Selain FLPP, pemerintah juga memiliki bantuan pembiayaan lain bagi MBR seperti untuk perbaikan rumah dan uang muka.

"Ini semuanya yang ada di dalam APBN kita akan terus evaluasi dan bahkan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya, sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai," ujar Sri Mulyani.

Saat ini, ia mengatakan Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia dan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) di bawah Kementerian BUMN, sedang membahas bagaimana agar skala pembiayaan perumahan bisa ditingkatkan.

"Ini semuanya bisa menciptakan baik dukungan ke sisi suplainya, yaitu para produsen rumah, maupun dari sisi demand-nya, yaitu masyarakat terutama yang berpendapatan rendah. Jadi ini adalah rumah rakyat. Kalau rumah komersial nanti kita diskusi lagi," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Stasiun Cicayur dan Jurangmangu Jadi Lokasi Pembangunan Program 3 Juta Rumah

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait telah mengajukan target yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan untuk jumlah rumah yang disalurkan melalui skema FLPP.

Dia meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan simulasi perhitungan untuk perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP tahun 2025.

Baca juga: Pemerintah Optimistis Pembangunan 3 Juta Rumah Bisa Atasi Kelebihan Pasokan Semen

"BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi untuk 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp 28,2 triliun," ujarnya.

Dia juga ingin agar komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yang sebelumnya 75:25, bisa diubah menjadi 50:50.