Masyarakat Bali Utara Dukung Pembangunan Bandara, Tapi Jangan Pakai Investor Abal-abal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Pembangunan Bandar Udara (Bandara) di Bali Utara mendapatkan sorotan dari masyarakat setempat. Rencana Pembangunan itu diketahui sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029.

Dalam pemberitaan disebutkan, groundbreking megaproyek pembangunan bandara Bali Utara senilai Rp50 triliun akan dilaksanakan di 2025 ini.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Kubutambahan, Bali Utara, Gede Anggastia menyatakan, pihaknya menyambut baik rencana pembangunan bandara di Bali Utara masuk dalam RPJMN 2025-2029 sebagaimana diteken Presiden Prabowo Subianto.

Hanya saja, perlu ada kejelasan siapa yang akan menggarap proyek ambisius tersebut. Sehingga tidak ada pihak-pihak tertentu yang mengaku-ngaku telah berjuang dari awal dan menyatakan akan membawa investor untuk pembangunan bandara.  

"Ini patut dipertanyakan investor tersebut, jelas apa tidak dan punya uang untuk membangun atau tidak. Jangan hanya jadi komoditas dan mengorbankan Bali Utara. Investor tersebut perlu diaudit dipastikan kesiapannya jangan sampai investor abal-abal," kata Gede Anggastia, Jumat(4/7/2025).

"Saya katakan begitu karena pembangunan bandara ini untuk jangka panjang dan untuk kepentingan masyarakat Buleleng,” sambung pria yang akrab disapa Anggas.

Sejauh ini, pihaknya telah melakukan penelusuran dan menemukan informasi mengenai dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang memaksa Pemerintah Pusat untuk menentukan lokasi pembangunan Bandara Bali Utara. Bahkan ada pengkondisian opini seolah-olah proyek ini sudah menunjuk salah satu perusahaan ternama sebagai pelaksana.

Sementara Pemerintah Provinsi Bali sendiri dikatakan Anggas menginginkan agar proyek bandara di Bali Utara benar-benar dibangun untuk kepentingan masyarakat Buleleng dan Bali pada umumnya.

"Jangan sampai pihak tersebut setelah penlok ditetapkan akan dijual ke investor untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Ujung-ujungnya kan masyarakat Buleleng yang dirugikan," ucapnya.

Baca juga: Megawati Ngamuk Tolak Proyek Pembangunan Bandara Bali Utara

"Padahal Gubernur ingin semua dikaji dengan matang sehingga bandara yang dibangun nanti bisa menggerakkan ekonomi dan pembangunan di Buleleng," sambung Anggas.

Ditekankan demikian karena Pemprov Bali berharap pembangunan bandara di Bali Utara bisa menyerap tenaga kerja dari warga Buleleng dan Bali umumnya. Bukan mendatangkan tenaga kerja dari luar Buleleng dan Bali.

"Masyarakat berhak tahu, apakah ini bagian dari strategi promosi proyek, atau bentuk manipulasi informasi untuk kepentingan tertentu," kata dia.

Baca juga: Bandara Bali Utara dan Daya Dukung Bali: Upaya Menghindari Replikasi Krisis

Pengamat Tata Ruang dan Perkotaan dari Universitas Udayana (Unud), Putu Rumawan Salain menyesalkan terlalu gampangnya janji Pembangunan Bandara tanpa ada paparan yang jelas ke publik soal konsep integrasi dan konektivitas ke Bali Selatan. 

"Semua kan harus terukur, kajian yang jelas bukan asalan. Ini membangun bandara itu harus terintegrasi semua," ujarnya.