Bahlil Semprot Anak Buah Soal Data Desa Tidak Ada Akses Listrik: Kurang Ajar Kalian Ini!

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyemprot pejabat di lingkungan kementeriannya dan direksi PLN terkait ketidaksesuaian data jumlah desa yang belum mendapat akses listrik.  Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Baca juga: Optimistis Target Lifting Minyak Tahun Ini Tercapai, Menteri Bahlil: Ini Kerja Total Football

“Dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan. Tapi saya dapat laporan katanya PLN 10 ribu desa ya. Oh 10 ribu? Ini tambang 10 ribu?” ujar Bahlil.

Tak puas dengan perbedaan data tersebut, Bahlil langsung menyindir keras para pejabat teknis. “Ini nggak tahu Dirjen saya yang nggak benar atau Dirut PLN yang nggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau?” tegasnya dengan nada tinggi.

Menurutnya, pemerintah menargetkan desa-desa yang belum mendapat akses listrik akan segera disuplai menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tanpa perlu menarik jaringan dari kabupaten.

Baca juga: Kementerian ESDM Sebut 1,28 Juta Rumah Tangga di Indonesia Gelap Gulita, Belum Ada Akses Listrik

“Pak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS. Tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten, cukup jaringan lokal,” pungkasnya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, Jisman P Hutajulu saat rapat di DPR menyebutkan ada 10.068 lokasi di seluruh wilayah Indonesia yang belum memiliki akses listrik.

Dari total itu, terdapat lebih dari 1,28 juta rumah tangga di Indonesia yang belum mendapat akses listrik hingga triwulan pertama tahun 2025.

Baca juga: Sejumlah Aktivis Cipayung Plus Gabung ke Partai Golkar Lewat AMPI, Bahlil Sambut Baik

Menurut Jisman, pihaknya telah mengidentifikasi sebanyak 10.068 lokasi yang belum mendapat akses listrik.

Lokasi-lokasi ini akan menjadi fokus utama dalam program elektrifikasi nasional. Ia menambahkan bahwa pendanaan proyek ini bisa berasal dari berbagai sumber, tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).