Curhat ke Menteri PU, Pengusaha Swasta Kapok Terlibat Proyek Infrastruktur Bareng Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menerima keluhan dari pengusaha swasta yang merasa kapok terlibat dalam proyek infrastruktur pemerintah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dody mendapat keluhan tersebut dari Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dhony Rahajoe.

Baca juga: Menteri PU Dody Hanggodo Minta CSR Tiga BUMN Karya untuk Bangun Dapur MBG

Momen curhat tersebut terjadi sebelum acara Creative Infrastructure Financing Day. Dhony yang menjadi narasumber di acara ini sempat mengeluarkan keluh kesahnya kepada Dody.

"Pak Wakil Ketua Umum Kadin sempat bisik-bisik ke saya, swasta agak kapok bermain KPBU," kata Dody ketika memberi sambutan dalam acara Creatifff di Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025).

Menurut Dody, keluhan tersebut harus segera ditangani. Sebagai regulator, ia siap mendengarkan apa yang menjadi keluhan pengusaha swasta. 

Ia menegaskan pemerintah membutuhkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur, terutama di tengah kondisi pengetatan anggaran.

"Tadi kalau ada bisik-bisik dari Pak Waketum Kadin bahwa swasta agak kapok, itu mesti segera bereskan hingga kemudian swasta benar-benar bisa terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia," ujar Dody.

"Kalau swasta lokal aja kapok, bagaimana kita mengundang investor (luar negeri, red)? Logikanya segampang itu," jelasnya.

Berdasarkan catatan Dody, pada periode 2020–2024, kebutuhan pendanaan infrastruktur nasional mencapai Rp 2.058 triliun.

Dari jumlah tersebut, kontribusi sektor swasta melalui skema KPBU tercatat sebesar Rp 440,4 triliun.

Kontribusi tersebut tersebar dalam berbagai proyek. Ada yang di tahap penyiapan, transaksi, hingga penandatanganan kontrak (PKS).

Sektor jalan dan jembatan menjadi yang paling banyak melibatkan pihak swasta, yakni mencapai 84,58 persen dari total kontribusi KPBU. 

Kemudian, diikuti oleh sektor sumber daya air (10,24 persen), permukiman (4,61 persen), dan perumahan (0,55 persen).