Erick Thohir Ungkap Tugas Kementerian BUMN Setelah Danantara Mengelola Semua Perusahaan BUMN

TRIBUNNEWS.COM JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan mengelola 47 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Meski pengelolaan perusahaan pelat merah berpindah ke Danantara, Kementerian BUMN masih akan memiliki peran.

Ketua Dewan Pengawas Danantara yang juga Menteri BUMN, Erick Thohir, menjelaskan beberapa tugas Kementerian BUMN setelah pengelolaan pindah ke Danantara adalah mengawasi dan mengambil tindakan apabila terjadi kasus korupsi di BUMN.

Selain itu, Kementerian BUMN juga bertugas untuk menyetujui rencana kerja BUMN serta memastikan dividen dan suntikan modal.

Baca juga: Ekonom Ingatkan Pemerintah soal Danantara: Awalnya Optimis, Tapi Ujungnya Kolaps seperti Jiwasraya

Mengenai apakah Kementerian BUMN masih akan mengawasi operasional BUMN, Erick Thohir memastikan bahwa tugas pengawasan operasional tetap akan dilakukan, khususnya terkait dengan kewajiban pelayanan publik (public service obligation).

“Apakah kita mengawasi operasional? Masih. Contoh untuk apa yang public service obligation, misalnya subsidi kompensasi,” katanya ketika ditemui di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu, 13/02/2025.

Erick menjelaskan alasan Danantara tidak mengelola tujuh BUMN saja seperti rencana awal, karena ia tidak ingin setengah-setengah.

“Kalau kita mau mendukung perubahan bangsa ini, enggak boleh setengah-setengah. Toh, kita enggak ada yang diumpetin. Transformasi yang kita dorong selama lima tahun ini enggak ada yang diumpetin,” ucap Erick.

“Jadi, semuanya akan langsung dijadikan satu di bawah Danantara, di bawah satu payung besar. Seluruh asetnya angkanya 900 miliar dollar AS atau berapa transisinya kan itu bertahap,” ujarnya.

Erick juga mengungkapkan hubungan baiknya dengan CEO Danantara Rosan Roeslani yang pernah menjabat sebagai wakilnya di Kementerian BUMN.

Erick mengatakan hubungan mereka sangat positif dalam proses transformasi BUMN ini.

Adapun mengenai proses alih saham, Erick menyebutkan bahwa hal tersebut masih berjalan.

Adapun setelah Danantara resmi beroperasi, Kementerian BUMN akan mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang berkaitan dengan inbreng penyertaan saham.