Efishery Tersandung Kasus Fraud, Serikat Pekerja Pasrah Hadapi Kemungkinan PHK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Startup teknologi akuakultur eFishery tersandung kasus fraud yang melibatkan Chief Executive Officer (CEO) Gibran Huzaifah dan Chrisna Aditya yang merupakan Chief of Product Officer (CPO).

Masalah ini pertama kali mencuat usai investor kelas kakap mencurigai adanya masalah fraud atau penyalahgunaan finansial yang terjadi pada eFishery.

Mereka menuding Gibran Huzaifah dan Chrisna Aditya terlibat dalam penggelapan dana perusahaan serta penyelewengan laporan kinerja keuangan perusahaan.

Baca juga: Pernah Jadi  Startup Incaran Investor, eFishery Raup Pendanaan Rp10,8 T Sebelum Tersandung Fraud

Siap PHK

Serikat Pekerja PT Multidaya Teknologi Nusantara (SPMTN), yang dikenal sebagai eFishery, sudah bersiap menghadapi kemungkinan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Namun, hingga kini belum ada informasi yang diterima serikat pekerja dari perusahaan soal pengurangan jumlah karyawan.

"Per hari ini belum ada informasi terkait hal tersebut (PHK)," kata Sekretaris Jenderal SPMTN Risyad Azhary, Jumat (17/1/2025), dilansir Kompas.com.

Risyad mengatakan, manajemen eFishery sudah menghubungi serikat pekerja untuk membahas komitmen perusahaan di tengah situasi saat ini.

Baca juga: Praktik Fraud Jadi Ancaman Serius Keberlanjutan Bisnis UMKM 

"Belum ada dialog, tapi sudah ada pihak dari manajemen yang menghubungi," tambahnya.

SPMTN baru terbentuk pada 13 Januari 2025. Risyad menjelaskan, serikat ini didirikan karena kesadaran untuk berserikat, mengingat perusahaan teknologi sebelumnya tidak memiliki organisasi seperti ini.

"Menurut kami sudah waktunya pekerja di bidang atau sektor teknologi berhimpun dan berserikat sehingga dapat saling jaga dan menguatkan," ujarnya.

Dalam keterangan resmi, SPMTN berkomitmen menjadi mitra positif bagi manajemen eFishery. Fokus utamanya adalah advokasi hak pekerja, baik kontrak maupun tetap, untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

SPMTN sedang mempersiapkan kongres pertama dan sosialisasi untuk memperkuat organisasi.

Mereka juga bekerja sama dengan manajemen menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang adil.