Upah Minimum Pekerja
Prabowo Tetapkan Upah Naik 6,5 Persen, KSPI: Sejalan Amanat MK, Apindo dan Kadin Aneh Marah-marah
Presiden Prabowo Subianto disebut sudah menegakkan aturan hukum nasional dan standar internasional melalui keputusan ini.
Penulis:
Dennis Destryawan
Editor:
Seno Tri Sulistiyono
lihat foto
Tribunnews.com/Rahmat W. Nugraha
Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Presiden Prabowo Subianto disebut sudah menegakkan aturan hukum nasional dan standar internasional melalui keputusan kenaikan upah 2025 sebesar 6,5 persen.
Apindo sebelumnya mendorong pemerintah tetap menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai dasar perumusan UMP 2025, karena formulasi dalam beleid tersebut dinilai paling adil bagi pekerja dan pengusaha.
Mereka menilai kenaikan UMP 6,5 persen ini terlalu tinggi sehingga akan berdampak langsung pada biaya tenaga kerja dan struktur biaya operasional perusahaan, khususnya di sektor padat karya.
Menurut dia, kenaikan UMP 6,5 persen dinilai berisiko meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional.
"Hal ini dikhawatirkan akan dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta menghambat pertumbuhan lapangan kerja baru," jelasnya.
Berita Terkait
Upah Minimum Pekerja
| UMK Yogyakarta 2025 Ditetapkan Rp 2.655.041, Naik Rp 162 Ribu |
|---|
| UMK Demak 2025 Ditetapkan Rp 2.940.716, Tertinggi ke-2 di Jateng |
|---|
| UMK Solo 2025 Ditetapkan Rp 2.416.560, Berlaku Mulai 1 Januari 2025 |
|---|
| UMK Batang 2025 Naik Jadi Rp 2.534.383, Naik Rp 154 Ribu |
|---|
| UMK Kendal 2025 Naik Jadi Rp 2.783.455,25, Tertinggi ke-3 di Jateng |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.