Selain itu, mempererat kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) juga harus dilakukan secara berkelanjutan.
Diketahui, Kementerian BUMN kerap melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga seperti Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Nah saya kira beberapa PR yang lain juga kaitannya dengan bagaimana supaya terkait dengan soal kata kelola, terkait dengan pendegakan prinsip good corporate governance bisa jalan. Saya kira upaya kerjasama dengan APH juga menjadi prioritas," ucap Toto.
"Jadi menurut saya yang penting bukan cuman sekedar mengungkap kasus-kasus yang sudah terjadi. Tapi yang lebih penting lagi juga sebetulnya bagaimana kita bisa membuat langkah-langkah yang lebih preventif supaya ke depannya itu dengan sistem tata kelola yang lebih baik," pungkasnya.
lihat foto
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.