Kadin Sebut Munaslub Besok Tidak Sesuai Konstitusi dan Abal-abal

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diusulkan oleh sejumlah Kadin Provinsi merupakan Munaslub abal-abal.

Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi.

Munaslub yang kabarnya akan digelar pada Sabtu (14/9/2024) besok juga dinilai tidak sesuai konstitusi.

Baca juga: Kadin Indonesia Tegaskan Usulan Munaslub Langgar AD/ART

Dewan Pengurus Kadin Indonesia akan segera memberi penjelasan lebih rinci dalam beberapa waktu mendatang.

"Akan ada penjelasan resmi dan acara besok itu tidak sesuai konstitusi dan abal-abal," kata Yukki kepada Tribunnews, Jumat (13/9/2024).

Yukki pun menanggapi dengan santai Munaslub yang kabarnya akan digelar Sabtu besok.

Dia bilang, Kadin Indonesia tidak akan melakukan perlawanan karena yakin mereka adalah organisasi yang sah

"Tidak ada perlawanan wong kita yang sah kok," ujar Yukki.

Dengan Munaslub yang bakal digelar besok, ia menyebut ada kemungkinan timbul Kadin Indonesia tandingan.

"Bisa saja (ada Kadin tandingan)," ucap Yukki.

Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah menyatakan bahwa upaya menggelar Munaslub yang diusulkan oleh sejumlah Kadin Provinsi bertentangan dengan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

Baca juga: Munaslub Kadin Digelar Besok, Anindya Bakrie Dikabarkan Bakal Gantikan Ketua Umum Arsjad Rasjid

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kadin Indonesia Eka Sastra mengatakan, upaya Munaslub dengan agenda menggantikan Ketua Umum juga berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi yang nantinya merugikan iklim dunia usaha nasional.

"Mencermati perkembangan informasi yang beredar mengenai rencana menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia oleh sejumlah pihak, kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia melihat upaya ini telah menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan," kata Eka dalam keterangannya pada Jumat ini.