Pakar UGM: Perppu Cipta Kerja Bikin Bingung Masyarakat, Tidak Berikan Kepastian Hukum

Formulasi pengupahan pada Perppu Cipta Kerja, kata dia mirip dengan Permenaker tersebut.

Namun demikian, kata dia, ada inkonsistensi terkait hal tersebut yang menimbulkan ketidak pastian hukum.

"Jadi di satu sisi formulanya berubah, tapi di sisi lain ada tambahan pasal baru di pasal 88F yang mengatakan bahwa dalam keadaan tertentu pemerintah bisa mengubah formulasi di dalam 88D," kata Nabiyla. 

"Yang artinya sebenarnya pasal 88F ini dalam kaca mata kepastian hukum, sama sekali tidak memberikan kepastian hukum. Karena dia mementahkan ketentuan yang ada di dalam 88D. Karena ketika ada keadaan tertentu, dalam hal ini pemerintah pusat itu memiliki kewenangan untuk mengubah formulasi," sambung dia.