Tolak Kenaikan Harga Pertalite dan Solar, BEM SI: Selesaikan Dulu Masalah Subsidi Tak Tepat Sasaran

TRIBUNNEWS.COM - Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Abdul Kholiq, tidak setuju atas wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar.

Hal itu disampaikan Abdul Kholiq saat menjadi narasumber dalam dialog Overview Tribunnews dengan tema "Heboh Harga BBM akan Naik", Kamis (25/8/2022).

"Secara untuk menjadi masyarakat, pasti itu (menolak wacana kenaikan harga BBM)," ungkapnya.

Menurut Abdul Kholiq, pemerintah semestinya menyelesaikan dulu permasalahan subsidi yang tidak tepat sasaran.

"Penerima manfaat subsidi yang tidak tepat sasaran itu salah satu titik masalah juga, itu yang harus diselesaikan pemerintah, bukan tiba-tiba langsung menaikkan," ungkapnya.

BEM SI, lanjut Abdul Kholiq, saat ini tengah melakukan pengkajian terhadap wacana kenaikan harga Pertalite maupun Solar.

"Obrolan internal sudah diciptakan, diskusi sudah, bukan hanya di BBM sebetulnya, karena komoditas lain juga naik," kata Kholiq.

Kholiq juga mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan konsolidasi, baik untuk pergerakan maupun pernyataan sikap.

"Kami tidak mau reaksioner, poin BEM SI adalah pendekatan, karena kami ingin jadi intelektual publik, bagaimana sikap itu didasari diskursus internal."

"Untuk konsolodasi sedang kita siapkan, untuk keputusan bergerak dan pernyataan sikap segera di tempo dalam waktu singkat ini karena merespons teriakan heboh di masyarakat, terutama masyarakat rentan," ungkap Kholiq.

Isu Kenaikan Harga BBM

Diberitakan Kontan.co.id, isu kenaikan harga Pertalite maupun Solar disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan, Presiden Jokowi kemungkinan akan mengumumkan kebijakan terbaru mengenai BBM pekan ini.

“Menaikkan harga pertalite yang kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi solar, itu modeling ekonominya saya kira sudah dibuat."

"Nanti mungkin minggu depan (minggu ini, red) presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana mengenai kenaikan harga ini," jelas Luhut dalam Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin, Jumat (19/8/2022).

Baca juga: Pengamat: Pak Jokowi, Tolong Jangan Naikkan Dulu Harga Pertalite dan Solar

Ia menambahkan, presiden sudah mengindikasikan (harga BBM) tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena harga BBM di Indonesia adalah yang termurah di kawasan.

"Kita jauh lebih murah dari yang lain, itu beban terlalu besar kepada APBN kita,” imbuhnya.

Ia mengatakan, APBN telah menanggung subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 502 triliun.

Nilai tersebut setara dengan 18,21 persen target APBN tahun 2021 yang sebesar Rp 2.750 triliun.

Harga Pertalite disebut-sebut akan naik menjadi Rp 10.000 per liter, atau meningkat Rp 2.350 dari posisi saat ini Rp 7.650 per liter.

Anggota DPR Minta Luhut Puasa Bicara

Sementara itu Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk puasa bicara.

Mulyanto menilai pernyataan Luhut yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada minggu ini, membuat kegaduhan di publik.

Hal itu disampaikan Mulyanto saat menjadi narasumber dalam dialog Overview Tribunnews dengan tema "Heboh Harga BBM akan Naik", Kamis (25/8/2022).

"Saya ingin tegaskan, judul (diskusi)-nya heboh BBM, ini cocok ya, yang bikin heboh itu Luhut, Luhut yang bikin gaduh."

"Satu minggu mau diumumkan (kenaikan BBM), ya terjadi rush lah," ungkap Mulyanto.

Menurut Mulyanto, pernyataan seperti yang disampaikan Luhut membuat gaduh dan bising dalam bernegara.

"Tolong Pak Luhut, dalam forum ini, tolong puasa bicara, ya, pada saat yang tepat, umumkan."

"Biasanya malam hari, umumkan, biar presiden yang umumkan," imbuh Mulyanto.

Baca juga: Ketua Komisi VII DPR Sebut Pernyataan Luhut Soal Wacana Kenaikan Harga BBM Ceroboh dan Merugikan

DPR Belum Menyetujui

Mulyanto juga mengungkapkan DPR sebagai lembaga belum menyetujui wacana kenaikan harga Pertalite dan Solar bersubsidi ini.

"DPR tidak menyetujui, belum ada keputusan DPR menyetujui."

"Paling beberapa partai tertentu mungkin menyetujui, DPR tidak menyatakan menyetujui, bahkan yang jelas-jelas menolak di paripurna itu PKS, Demokrat, Gerindra sebagian menolak, NasDem juga," ungkap Mulyanto.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Kontan.co.id/Vendy Yhulia Susanto)