Inilah Rekomendasi Pembangunan Infrastruktur yang Sesuai Prinsip G20

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salah satu isu prioritas yang saat ini dibahas oleh Task Force B20 Finance & Infrastructure (F&I) adalah perlunya pengembangan proyek infrastruktur yang siap diinvestasikan (investment-ready) untuk mengisi kesenjangan infrastruktur.

Selain rekomendasi yang dikembangkan dalam kebijakan untuk mengatasi masalah ini, F&I Task Force (TF) juga telah menyelenggarakan sejumlah acara untuk lebih menyoroti metodologi praktik terbaik untuk pengembangan pipeline proyek yang investment-ready bagi sektor swasta, dan kebijakan sektor publik apa yang diperlukan untuk memperbaiki hal ini.

Chair B20 Finance & Infrastructure Task Force, dan CEO Indonesia Investment Authority, Ridha Wirakusumah pada diskusi virtual bertajuk “Developing Better Infrastructure Business Cases” bersama media, Selasa (9/8/2022) menjelaskan, pihaknya telah mengembangkan empat rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi oleh TF.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Pimpin Rapat Soal Papua, Bahas DOB hingga Pembangunan Infrastruktur

Yaitu meningkatkan akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau dan sesuai untuk infrastruktur, mendorong kolaborasi antarnegara untuk mempercepat transisi yang adil menuju net-zero, mempercepat pengembangan dan adopsi infrastruktur digital dan cerdas, dan terakhir meningkatkan regulasi jasa keuangan global untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan stabilitas.

“Kami ingin meningkatkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi, kemitraan dan investasi bersama untuk pembangunan infrastruktur, dengan penekanan pada persiapan proyek untuk memastikan kelayakan komersial dan kesiapan investasi," ujarnya.

Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas adalah upaya jangka panjang yang pada akhirnya bergantung pada imbal hasil yang didorong secara komersial dan pelaksanaan proyek.

Menurut Julian Smith, B20 Finance & Infrastructure Task Force Knowledge Partner Team Leader dan Infrastructure Leader di PwC Indonesia, setiap proyek infrastruktur di Indonesia dapat diuntungkan dari business case yang jelas untuk mendeskripsikan mengapa proyek tersebut diperlukan dan bagaimana menindaklanjutinya.

Dengan mengikuti kursus pelatihan Developing Better Infrastructure Business Cases selama empat hari, peserta akan dapat menerapkan metodologi praktik terbaik G20 untuk penyusunan business case proyek infrastruktur menggunakan 5CM dan mengembangkan business case infrastruktur yang lebih efektif.

Diskusi “Developing Better Infrastructure Business Cases” merupakan salah satu
rangkaian acara dari B20 F&I TF dan diselenggarakan oleh PwC Indonesia sebagai Knowledge Partner untuk F&I TF.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan senior dari instansi pemerintah, BUMN dan sektorswasta, yang banyak di antaranya adalah anggota B20 F&I TF yang mewakili komunitas bisnis.

Acara ini membahas metodologi praktik terbaik untuk mengembangkan business case proyek infrastruktur yang sejalan dengan prinsip-prinsip G20, yaitu “Five Case Model” (5CM). Acara akan dilanjutkan dengan pelatihan khusus selama satu minggu pada 5 - 8 September 2022.

Baca juga: Arsitek Harapkan Sentuhan Etnik yang Kuat di Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan IKN

Pendekatan ini pertama kali dikembangkan oleh Pemerintah Inggris, dan telah digunakan oleh berbagai pemerintahan selama sepuluh tahun terakhir.

Sebagai bagian dari “Global Infrastructure Programme” Pemerintah Inggris, PwC Indonesia mengadaptasi metodologi tersebut untuk diterapkan dalam proyek infrastruktur di Indonesia.

Sampai saat ini PwC Indonesia telah memberikan pelatihan kepada 300 peserta dari berbagai lembaga di Indonesia, seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BUMN, dan lainnya.