Pengamat: Pemerintah Gagal Atasi Kisruh Minyak Goreng, Kebijakan Berubah-ubah
Kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan minyak goreng dinilai tidak konsisten, kebijakan berubah-ubah, tapi persoalan tak kunjung terselesaikan
lihat foto
"Melalui perkembangan teknologi dan inovasi sistem pertanian harusnya output pertanian dalam negeri dapat memenuhi permintaan domestik," ucap Rahma.
Di antaranya dengan mulai memetakan kembali daerah dengan keunggulan kompetitif produk pangan agar dapat mensejahterakan daerah dan tentunya dapat meningkatkan output bahan pangan nasional.
Sebagai negara yang pernah mengalami swasembada pangan, ucap Rahma, akan lebih baik jika lahan pertanian pangan untuk tetap terus dijaga. Setiap tahun di berbagai daerah, lahan pertanian pangan terus mengalami penurunan.
"Maka perlu adanya regulasi yang jelas mengenai pertahanan lahan pertanian pangan," ujar Rahma.
Selain itu, permasalahan inflasi produk pangan juga masih terjadi secara dinamis, maka ketersediaan stok bahan pangan harus terjaga melalui misalnya setiap daerah memiliki substitusi produk.
"Minyak goreng bisa dilakukan ibu-ibu RT dengan cara membuat sendiri dari minyak kelapa, sehingga tidak membuat permintaan semakin tinggi yang menyebabkan harga semakin liar tak terkendali," ujar Rahma.
Terakhir, Pemerintah juga dapat menginformasikan secara terbuka bagaimana keadaan pangan terus dijaga agar tidak menimbulkan panic buying di masyarakat.
"Ini malah nanti yang ada ibu-ibu akan ngantre minyak curah di pasar-pasar tradisional yang dapat menyebabkan masalah baru lagi," tutur Rahma.
